Percepat Digitalisasi, Bupati Bulungan Syarwani Minta OPD Tinggalkan Transaksi Konvensional

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menegaskan komitmennya mempercepat transformasi digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Hal ini disampaikan langsung Bupati Bulungan, Syarwani, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester II yang digelar di Ruang Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan, Kamis (27/11/2025).

Bupati Syarwani menekankan HLM TP2DD menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian digitalisasi daerah.

"HLM TP2DD Semester II ini bagian dari evaluasi tahunan yang kita laksanakan untuk mengukur sejauh mana capaian kegiatan digitalisasi daerah yang telah kita jalankan," ujarnya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran di Tahun 2026, Bupati Syarwani Pastikan TPP Bagi ASN Pemkab Bulungan Masih Aman‎

Ia menegaskan, Pemkab Bulungan berperan sebagai operator sekaligus regulator utama dalam implementasi digitalisasi, khususnya terkait transaksi keuangan daerah.

Berdasarkan laporan, hingga September 2025 tercatat 47.000 transaksi non-tunai menggunakan QRIS dengan jumlah pengguna mencapai 31.000 orang.

Meski demikian, Syarwani menilai angka tersebut masih rendah dibanding jumlah penduduk Bulungan.

"Artinya, 47.000 transaksi itu terjadi di wilayah Bulungan. Tetapi kalau melihat jumlah penduduk, saya yakin angkanya mestinya lebih besar dari itu," tegas Syarwani.

Karena itu, Syarwani meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mulai meninggalkan transaksi konvensional.

"Ini menjadi PR karena masih ada transaksi konvensional. Saya mendorong semua OPD menerapkan sistem non-tunai secara bertahap dan konsisten," kata Syarwani.

Selain itu, Bupati Bulungan menekankan transformasi digital adalah pondasi utama tata kelola pemerintahan modern.

"Seperti kita ketahui bersama, transformasi digital telah menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan modern dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Syarwani juga menyebut pemerintah pusat terus memperkuat kebijakan digitalisasi keuangan daerah melalui TP2DD, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Bulungan terus mendorong integrasi digital di berbagai sektor, mulai dari sistem pembayaran layanan publik, perluasan kanal transaksi non-tunai, implementasi QRIS di UMKM dan retribusi, hingga integrasi data dan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah.

"Di Kabupaten Bulungan, upaya digitalisasi terus kita dorong, mulai dari penguatan sistem pembayaran digital di layanan publik, perluasan kanal transaksi non-tunai, implementasi QRIS di berbagai sektor termasuk UMKM dan retribusi, hingga integrasi data dan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah," jelas Syarwani.

(*)

Penulis: Edy Nugroho