Banggar DPRD Nunukan Minta Penguatan Layanan Kesehatan dan Pemerataan Pembangunan dalam APBD 2026

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan sejumlah catatan penting sebelum pengambilan keputusan terhadap APBD Nunukan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar, Muhammad Mansur, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Nunukan, Jumat (28/11/2025) malam.

Mansur menjelaskan dokumen APBD 2026 telah melalui proses pembahasan panjang bersama pemerintah daerah sejak pertengahan tahun.

Namun, Banggar menilai sejumlah aspek masih perlu diperkuat agar program tahun depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Salah satu sorotan utama Banggar DPRD Nunukan adalah layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil.

Mansur menyebut masih banyak fasilitas kesehatan yang belum berfungsi maksimal sehingga menghambat akses layanan bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota.

"Kami meminta agar pelayanan kesehatan di pedalaman diperbaiki. Rumah sakit, puskesmas, dan pustu harus difungsikan maksimal," ujar Mansur kepada TribunKaltara.com, Selasa (02/12/2025).

Banggar juga mengingatkan agar pemerataan pembangunan menjadi fokus dalam penyusunan program APBD 2026.

Menurut Mansur, masih terdapat wilayah yang tertinggal dan memerlukan intervensi pembangunan yang proporsional, bukan hanya berpusat di kawasan perkotaan.

"Banyak wilayah yang masih jauh tertinggal, pembangunan harus dibagi secara proporsional agar masyarakat merasakan manfaatnya," tuturnya.

Selain itu, Banggar DPRD Nunukan menekankan pentingnya mengakomodasi seluruh pandangan fraksi yang telah disampaikan pada tahap sebelumnya.

Masukan dari fraksi-fraksi dinilai merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD Nunukan.

"Pandangan fraksi harus diakomodir. Itu hasil penyampaian masyarakat melalui DPRD Nunukan," ucap Mansur.

Mansur turut menjabarkan tahapan panjang penyusunan APBD 2026 yang dimulai sejak penyampaian KUA-PPAS pada 21 Juli 2025.

Pembahasan kemudian berlanjut hingga Agustus dan disusul penyampaian nota pengantar APBD pada November 2025.

Baca juga: Serap Aspirasi Warga Binusan dan Ujang Fatimah, DPRD Nunukan Fokus Bangunan Air Bersih dan Mangrove