Angka Kemiskinan di Nunukan Turun jadi 5,27 Persen, BPS Sebut Program MBG Jadi Penopang

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan mencatat penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025. 

Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menyebut persentase penduduk miskin turun dari 5,73 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen di tahun 2025.

"Angka kemiskinan di Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebesar 5,73 persen, dan pada 2025 turun menjadi 5,27 persen," ujar Iskandar, Rabu (28/01/2026).

Iskandar menjelaskan, penghitungan angka kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)yang menyasar rumah tangga secara sampel.

"Tidak semua rumah tangga kami datangi. Cukup dengan sampel, tetapi hasilnya sudah bisa mewakili kondisi seluruh kabupaten," ucapnya.

Dalam survei tersebut, BPS Nunukan mengukur pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan kalori seperti makanan, maupun non-kalori seperti pakaian dan kebutuhan pokok lainnya.

MBG jadi Faktor

Menurut Iskandar, ada beberapa faktor yang mendorong penurunan angka kemiskinan di Nunukan. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.

"Kalau seorang ibu memiliki tiga anak dan semuanya mendapat MBG, maka uang yang biasanya digunakan untuk makan bisa dialihkan ke kebutuhan lain. Ini berdampak pada meningkatnya daya beli rumah tangga," tuturnya.

Selain MBG, faktor lain yang berpengaruh adalah stabilnya harga rumput laut sebagai salah satu sumber penghasilan utama masyarakat pesisir, serta berbagai program intervensi pemerintah, seperti kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah daerah dan pembagian seragam sekolah gratis.

BPS juga membedakan antara kemiskinan makro dan kemiskinan mikro.

Kemiskinan makro bersifat statistik dan digunakan untuk melihat kondisi secara umum, sedangkan kemiskinan mikro menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Data mikro ini meranking penduduk dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 adalah kelompok paling tidak mampu, sedangkan desil 10 paling mampu. Dari data inilah pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran," kata Iskandar.

Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia di Nunukan Tertinggal, BPS Soroti Rendahnya Akses Pendidikan

Terkait kategori miskin, sangat miskin, dan rentan miskin, Iskandar menegaskan penghitungan dilakukan berdasarkan pengeluaran rumah tangga, bukan per orang.

"Kalau pengeluaran rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan miskin. Sedikit di atasnya disebut rentan miskin," ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, Iskandar menyebutkan kemiskinan per orang per bulan di Nunukan sebesar Rp621.290.