DPRD Tarakan Buka-bukaan soal Polemik Anggaran Rp 10 M, Klaim Sudah Dipangkas

Meski efisiensi dilakukan, DPRD memastikan tidak ada pemangkasan pada fungsi utama lembaga, terutama kegiatan reses yang menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat.

Sebanyak 30 anggota DPRD tetap turun ke daerah pemilihan masing-masing sebanyak tiga kali dalam setahun.

Setiap kegiatan reses melibatkan ratusan warga, sehingga dinilai tetap efektif menjaring kebutuhan masyarakat.

“Reses itu wajib, tidak bisa dikurangi.

Dari situlah aspirasi masyarakat kami bawa ke pembahasan anggaran,” jelasnya.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk konsultasi ke kementerian, pemerintah provinsi, hingga fasilitasi ke biro hukum dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Langkah ini disebut penting agar kebijakan daerah tetap sinkron dengan regulasi pusat, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Tak hanya itu, DPRD Tarakan juga tetap mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas anggota dewan.

Namun, frekuensinya juga telah ditekan dari tiga kali menjadi satu kali dalam setahun.

“Tahun ini juga ada pembinaan dari KPK, itu bagian dari upaya pencegahan korupsi,” tambahnya.

Yunus menekankan, seluruh kegiatan DPRD memiliki dasar hukum yang jelas, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, serta PP Nomor 12 Tahun 2018.

Ia juga mengingatkan bahwa konsultasi dan koordinasi lintas lembaga bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban.

“Kalau tidak dilakukan, justru bisa jadi temuan,” tegasnya.

Di tengah kritik publik, DPRD Tarakan menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal, meski dalam kondisi efisiensi.

“Kami realistis, tapi tugas utama tetap harus berjalan,” tukasnya.

Baca juga: Komisi I DPRD Tarakan Soroti ASN Pulang Lebih Awal dan Ngopi di Kafe saat Jam Kerja

(*)

Penulis: Andi Pausiah