Ini Respons Terbaru Anggota DPRD Kaltara soal Tuntutan Mahasiswa di Tarakan

Ringkasan Berita:

• Aliansi GAMPAR menuntut revisi anggaran makan minum DPRD Kaltara dan mengalihkannya ke porsi pendidikan, yang ditanggapi Anggota Komisi III DPRD Kaltara, H. Yancong, akan diubah pada anggaran perubahan.
• Akses JDIH DPRD Kaltara yang terbatas menjadi masukan bagi pihak DPRD; Yancong menyatakan perbaikan akan dilakukan.
• Kasus dugaan ijazah palsu akan ditindaklanjuti setelah keputusan inkrah; langkah yang mungkin dilakukan adalah PAW jika terbukti, atau pemulihan nama baik jika tidak terbukti.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Selain poin meminta penggantian Ketua DPRD Kaltara, Aliansi Gampar juga menuntut revisi penetapan uang makan minum DPRD Kaltara, dan mengalihkan anggarannya ke porsi pendidikan.

Hal itu disampaikan Aliansi Gampar saat gelar aksi di Kantor DPRD Tarakan, pada Senin (6/4/2026) kemarin.

Sebagai informasi, Aliansi Gampar adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Penggugat Amanat Rakyat, yang merupakan gabungan mahasiswa dari sejumlah organisasi eksternal dan internal kampus di Tarakan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltara, H. Yancong, yang menerima peserta aksi  Aliansi Gampar di Tarakan, buka suara.

Yancong mengatakan, mengenai tuntutan perubahan nominal anggaran konsumsi atau makan minum DPRD Kaltara, ia menyampaikan komitmennya mengubah di anggaran perubahan.

"Sudah disampaikan, nanti di anggaran perubahan. 

Kita akan berubah, kita akan kurangi di anggaran perubahan," jelasnya.

Baca juga: Mahasiswa Minta DPRD Kaltara Transparansi Laporan Keuangan, 6 Poin Tuntutan Segera Ditindaklanjuti

Ditanya berapa persentase perubahan yang akan dilakukan untum nominal Rp12 miliar anggaran makan minum DPRD Kaltara, Yancong menjelaskan tidak presentasi tetapi langsung angka.

"Jadi langsung bicara angka," terangnya.

Adapun nanti diubah di anggaran perubahan, karena saat ini anggaran telah diketuk dan proses berjalan. 

Kemudian terkait JDIH di website DPRD Kaltara yang tak bisa diakses, Yancong turut beri tanggapan.

Hal itu kata dia, menjadi masukan yang baik untuk DPRD Kaltara.