Ini Respons Terbaru Anggota DPRD Kaltara soal Tuntutan Mahasiswa di Tarakan

"Iya mohon dimaafkan.  

Saya kira saya juga tidak pernah buka itu website-nya itu. 

Kalau misalnya cari berita Perda di google," paparnya.

DPRD kata dia, ke depan akan melakukan perbaikan, agar JDIH nanti bisa diakses untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat.

"Nanti kita perbaiki. 

JDIH ada, tapi tidak maksimal mungkin untuk maintanannce-nya.  

Ini bagus masukannya ini," paparnya.

Terakhir disinggung terkait persoalan kader yang bermasalah dengan hukum, yakni dugaan ijazah palsu, ia menyebut sudah keluar statment Ketua DPD Gerindra Kaltara, Ibnu Saud.

"Kemarin Pak Ketua DPD sudah komentar itu. 

Bahwa setelah ada keputusan inkrah baru kita akan mengambil tindakan. 

Jadi saya kira bukan Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie maksudnya mau melindungi dan mengintervensi. 

Bukan melindungi atau membela. 

Itu saya kira tidak seperti itu. Undang-undangnya jelas kok. 

Jadi nanti setelah ada keputusan inkrah, barulah partai akan mengambil langkah," jelasnya.

Apakah langkahnya PAW terhadap yang bersangkutan, nanti dilihat hasil putusan inkrah.

"Artinya langkah itu adalah PAW tentunya kalau memang terbukti. 

Kalau tidak ya, pemulihan nama baik dan kembali bertugas seperti biasa," pungkasnya. 

Baca juga: Breaking News Ratusan Mahasiswa Tergabung di Gampar Datangi DPRD Tarakan, Berikut 6 Poin Tuntutannya

(*)

Penulis: Andi Pausiah