Disdik Evaluasi Program Wajib Belajar Malinau Maju, Target Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan

Ringkasan Berita:

• Disdik Malinau memperluas jangkauan program "Wajib Belajar Malinau Maju" ke jalur nonformal dan kesetaraan berdasarkan arahan Bupati dan audit BPK.
• Kemampuan literasi dan numerasi siswa di Malinau masih rendah (di bawah rata-rata Kaltara), baik di wilayah perkotaan maupun pedalaman.
• Pemerintah memprioritaskan validasi Dapodik dan pembedahan Renstra agar kebijakan pendidikan lebih tepat sasaran dan substantif.

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Dinas Pendidikan (Disdik) Malinau mengevaluasi skema program inovasi Wajib Belajar Malinau Maju dengan memperluas jangkauan pada jalur pendidikan nonformal dan kesetaraan (14/04/2026).

Langkah strategis tersebut diambil untuk memastikan seluruh jalur pendidikan diberdayakan guna mencapai target pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Bumi Intimung.

Evaluasi ini juga merupakan respons terhadap arahan Bupati Malinau agar program unggulan daerah tidak hanya terpaku pada aspek formal, namun menyentuh sektor pendidikan lainnya.

Selain itu, pembenahan mekanisme program didasari atas hasil audit kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diterima pada tahun 2025 lalu.

Baca juga: 22.849 Siswa Mulai PAUD hingga SMA Dapat Bantuan Perlengkapan Sekolah, Wajib Belajar Malinau Maju

Disdik Malinau saat ini tengah membedah kembali Rencana Strategis atau Renstra internal untuk menyinkronkan target visi dan misi daerah dengan kondisi riil di lapangan.

Kepala Disdik Malinau Muhammad Fiteriady mengungkapkan bahwa skema terbaru ini dirancang agar manfaat program dirasakan lebih luas, melampaui sekadar pemberian seragam gratis.

"Banyak hal sebenarnya yang ada di Wajib Belajar Malinau Maju. Harus yang dibedah kemudian diangkat kembali sesuai dengan arahan Bapak Bupati, terutama untuk tidak hanya pendidikan formal, pendidikan nonformalnya, pendidikan kesetaraannya juga harus," ujar Muhammad Fiteriady.

Berdasarkan data indikator Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan, aspek lingkungan sekolah seperti toleransi dan kebinekaan di Malinau sebenarnya sudah tergolong tinggi.

Namun, kemampuan intelektual peserta didik yang diukur melalui literasi dan numerasi masih menjadi tantangan besar karena berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Utara.

Kesenjangan kualitas intelektual ini ditemukan merata, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau.

"Secara umum lingkungan bagus, namun hanya kemampuan intelektual anak, kemampuan intelektual peserta didik yang masih cukup rendah. Itu siapa penyumbang terbesarnya merata, artinya tidak hanya di pedalaman perbatasan yang rendah, di perkotaan juga ada," ucapnya.

Validasi data pokok pendidikan atau Dapodik kini menjadi prioritas utama agar intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah pada masa mendatang bisa lebih tepat sasaran.

(*)

Penulis : Mohammad Supri