Mahasiswa Minta DPRD Tarakan Tolak Program KDMP dan MBG, Muhammad Yunus: Saya Tidak Bisa Memastikan

Ringkasan Berita:

• Aliansi Tarakan Bergerak mendesak DPRD menolak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena lokasi lahan rawan konflik, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mandek.
• Mahasiswa menyoroti titik KDMP di Pasar Tenguyun, Jl. Mulawarman, dan Jl. Hasanuddin yang rawan sengketa, serta mengklaim 50 persen dari 24 dapur MBG tidak berjalan.
• Ketua DPRD Tarakan tidak bisa langsung menolak program pusat dan akan melakukan evaluasi profesional, termasukmeninjau lokasi konflik dan panggil pengelola dapur.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang disoroti mahasiswa dalam aksi Aliansi Tarakan Bergerak yang menyampaikan sembilan tuntutan kepada DPRD Tarakan, Senin (15/6/2026) sore hingga tadi malam.

Dalam audiensnya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tarakan, Royan, meminta DPRD Tarakan memberikan perhatian serius terhadap rencana pendirian KDMP dan MBG yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. 

Dihadapan anggota DPRD Tarakan, Royan menyampaikan hasil kajian yang dilakukan pihaknya terkait sejumlah titik lokasi KDMP yang berpotensi memicu konflik di masyarakat.

"Koperasi Desa Merah Putih di Tarakan itu banyak akan menimbulkan konflik, Pak. Dari seluruh titik-titik yang ada," ujarnya.

Menurut Royan, beberapa titik yang masuk dalam hasil kajian mahasiswa berada di lokasi yang dinilai berpotensi menimbulkan sengketa.

"Pak, ketika KDMP itu diadakan, akan terjadi konflik yang besar-besaran, Pak. Pertama, salah satu titiknya, hasil kajian kami, itu berada di tengah-tengah Tenguyun Pak. Di tengah-tengah pasar," katanya.

Baca juga: 9 Tuntutan Mahasiswa saat Duduki Kantor DPRD Tarakan, Minta Stop MBG dan Kopdes Merah Putih

Ia melanjutkan, lokasi lain yang juga menjadi sorotan berada pada kawasan segitiga lahan di Jalan Mulawarman.

"Titik kedua, itu berada pada Jalan Hasanuddin. Dan banyak lagi titik-titik yang bermasalah, Pak," lanjutnya.

Atas dasar itu, Royan meminta DPRD Tarakan mengambil sikap terhadap program yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.

"Hari ini, benar-benar, anggota Dewan harus buat keputusan untuk menolak program KDMP dan MBG. Itu maksud kami, Pak," tegasnya.

Royan kembali menegaskan tuntutan yang dibawa mahasiswa terkait dua program tersebut.

"MBG dan KDMP kali ini saya harus tekankan pak untuk ditolak. Itu benar-benar harus ditolak," ucapnya.

Selain KDMP, Royan jugg menyoroti pelaksanaan program MBG melalui dapur-dapur SPPG di Tarakan.

Ia mengklaim berdasarkan hasil kajian mahasiswa, tidak seluruh dapur yang telah dibentuk berjalan optimal.

"Saya mau bilang begini, Pak. Padahal ini ditangkap. Setelah padahal ini ditangkap, total 24 dapur, ini hasil kajian kami, total 24 dapur yang ada di Tarakan, itu 50 persen tidak berjalan. Benar. 50 persen tidak berjalan. Hanya beberapa dapur yang berjalan," katanya.

Baca juga: Program MBG di Bulungan Tetap Berjalan, Meskipun Eks Kepala BGN Jadi Tersangka Dugaan Korupsi