Mahasiswa Minta DPRD Tarakan Tolak Program KDMP dan MBG, Muhammad Yunus: Saya Tidak Bisa Memastikan

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menegaskan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi bersama.

Menurutnya, DPRD Tarakan tidak bisa langsung mengambil keputusan menolak program tanpa melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu.

"Apa yang ada-ada disampaikan, memang kita harus perlu evaluasi. Apakah ada manfaatnya? Kan tidak bisa juga kita langsung, oh ini tidak boleh. Kan ada juga mungkin daerah yang membutuhkan. Ada juga daerah yang tidak," ujar Muhammad Yunus.

Ia menjelaskan, apabila terdapat wilayah yang memang tidak membutuhkan program tersebut, DPRD Tarakan akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah.

"Kalau ada daerah yang tidak membutuhkan, kita akan sampaikan ke pemerintah-pemerintah, oh ini MBG tidak diperlukan daerah ini. Karena orangnya sudah pada kaya. Dan memang perlu ada evaluasi," katanya.

Muhammad Yunus menegaskan dirinya tidak bisa memastikan DPRD Tarakan akan menolak program yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan DPRD Tarakan akan menolak. Saya sebagai Ketua DPRD, tidak akan menyetujui atau menandatangani. Saya tidak akan pastikan untuk menolak. Harus ada evaluasi," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat dampak yang mungkin muncul ketika program dijalankan di tengah masyarakat. Begitu juga Kopdes Merah Putih.

"Ketika itu berjalan, kalau terjadi sengketa dengan masyarakat-masyarakat. Dan makanya perlu ada evaluasi," katanya.

Terkait program KDMP,  Muhammad Yunus menyebut DPRD Tarakan akan turun langsung untuk melihat titik-titik yang dianggap bermasalah.

"Nanti kita akan turun bersama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana sih yang bermasalah, yang mana yang tidak bermasalah. Karena untuk menghentikan suatu kegiatan dari pusat, itu kan memang perlu kajian," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara profesional dengan melihat kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Itu namanya kerja profesional. Tidak bisa kita bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ya harus ada evaluasi. Yang mana sih yang tidak membutuhkan," katanya.

Kembali lagi ia menyampaikan juga terkait program MBG, DPRD Tarakan berencana memanggil pihak SPPG untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.

"Kalau MBG kan memang perlu dievaluasi kan? Dievaluasi yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, kita akan meneruskan juga. Karena ini kewenangan semua dari pusat," jelasnya.