Mahasiswa Minta DPRD Tarakan Tolak Program KDMP dan MBG, Muhammad Yunus: Saya Tidak Bisa Memastikan

Ringkasan Berita:

• Aliansi Tarakan Bergerak mendesak DPRD menolak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena lokasi lahan rawan konflik, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mandek.
• Mahasiswa menyoroti titik KDMP di Pasar Tenguyun, Jl. Mulawarman, dan Jl. Hasanuddin yang rawan sengketa, serta mengklaim 50 persen dari 24 dapur MBG tidak berjalan.
• Ketua DPRD Tarakan tidak bisa langsung menolak program pusat dan akan melakukan evaluasi profesional, termasukmeninjau lokasi konflik dan panggil pengelola dapur.

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang disoroti mahasiswa dalam aksi Aliansi Tarakan Bergerak yang menyampaikan sembilan tuntutan kepada DPRD Tarakan, Senin (15/6/2026) sore hingga tadi malam.

Dalam audiensnya, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tarakan, Royan, meminta DPRD Tarakan memberikan perhatian serius terhadap rencana pendirian KDMP dan MBG yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. 

Dihadapan anggota DPRD Tarakan, Royan menyampaikan hasil kajian yang dilakukan pihaknya terkait sejumlah titik lokasi KDMP yang berpotensi memicu konflik di masyarakat.

"Koperasi Desa Merah Putih di Tarakan itu banyak akan menimbulkan konflik, Pak. Dari seluruh titik-titik yang ada," ujarnya.

Menurut Royan, beberapa titik yang masuk dalam hasil kajian mahasiswa berada di lokasi yang dinilai berpotensi menimbulkan sengketa.

"Pak, ketika KDMP itu diadakan, akan terjadi konflik yang besar-besaran, Pak. Pertama, salah satu titiknya, hasil kajian kami, itu berada di tengah-tengah Tenguyun Pak. Di tengah-tengah pasar," katanya.

Baca juga: 9 Tuntutan Mahasiswa saat Duduki Kantor DPRD Tarakan, Minta Stop MBG dan Kopdes Merah Putih

Ia melanjutkan, lokasi lain yang juga menjadi sorotan berada pada kawasan segitiga lahan di Jalan Mulawarman.

"Titik kedua, itu berada pada Jalan Hasanuddin. Dan banyak lagi titik-titik yang bermasalah, Pak," lanjutnya.

Atas dasar itu, Royan meminta DPRD Tarakan mengambil sikap terhadap program yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.

"Hari ini, benar-benar, anggota Dewan harus buat keputusan untuk menolak program KDMP dan MBG. Itu maksud kami, Pak," tegasnya.

Royan kembali menegaskan tuntutan yang dibawa mahasiswa terkait dua program tersebut.

"MBG dan KDMP kali ini saya harus tekankan pak untuk ditolak. Itu benar-benar harus ditolak," ucapnya.

Selain KDMP, Royan jugg menyoroti pelaksanaan program MBG melalui dapur-dapur SPPG di Tarakan.

Ia mengklaim berdasarkan hasil kajian mahasiswa, tidak seluruh dapur yang telah dibentuk berjalan optimal.

"Saya mau bilang begini, Pak. Padahal ini ditangkap. Setelah padahal ini ditangkap, total 24 dapur, ini hasil kajian kami, total 24 dapur yang ada di Tarakan, itu 50 persen tidak berjalan. Benar. 50 persen tidak berjalan. Hanya beberapa dapur yang berjalan," katanya.

Baca juga: Program MBG di Bulungan Tetap Berjalan, Meskipun Eks Kepala BGN Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menegaskan aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi bersama.

Menurutnya, DPRD Tarakan tidak bisa langsung mengambil keputusan menolak program tanpa melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu.

"Apa yang ada-ada disampaikan, memang kita harus perlu evaluasi. Apakah ada manfaatnya? Kan tidak bisa juga kita langsung, oh ini tidak boleh. Kan ada juga mungkin daerah yang membutuhkan. Ada juga daerah yang tidak," ujar Muhammad Yunus.

Ia menjelaskan, apabila terdapat wilayah yang memang tidak membutuhkan program tersebut, DPRD Tarakan akan menyampaikan hasil evaluasi kepada pemerintah.

"Kalau ada daerah yang tidak membutuhkan, kita akan sampaikan ke pemerintah-pemerintah, oh ini MBG tidak diperlukan daerah ini. Karena orangnya sudah pada kaya. Dan memang perlu ada evaluasi," katanya.

Muhammad Yunus menegaskan dirinya tidak bisa memastikan DPRD Tarakan akan menolak program yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.

"Saya tidak bisa memastikan DPRD Tarakan akan menolak. Saya sebagai Ketua DPRD, tidak akan menyetujui atau menandatangani. Saya tidak akan pastikan untuk menolak. Harus ada evaluasi," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk melihat dampak yang mungkin muncul ketika program dijalankan di tengah masyarakat. Begitu juga Kopdes Merah Putih.

"Ketika itu berjalan, kalau terjadi sengketa dengan masyarakat-masyarakat. Dan makanya perlu ada evaluasi," katanya.

Terkait program KDMP,  Muhammad Yunus menyebut DPRD Tarakan akan turun langsung untuk melihat titik-titik yang dianggap bermasalah.

"Nanti kita akan turun bersama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana sih yang bermasalah, yang mana yang tidak bermasalah. Karena untuk menghentikan suatu kegiatan dari pusat, itu kan memang perlu kajian," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara profesional dengan melihat kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Itu namanya kerja profesional. Tidak bisa kita bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Ya harus ada evaluasi. Yang mana sih yang tidak membutuhkan," katanya.

Kembali lagi ia menyampaikan juga terkait program MBG, DPRD Tarakan berencana memanggil pihak SPPG untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.

"Kalau MBG kan memang perlu dievaluasi kan? Dievaluasi yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, kita akan meneruskan juga. Karena ini kewenangan semua dari pusat," jelasnya.

Menurut Muhammad Yunus, pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kami di daerah, diarahkan untuk mengawasi. Mana-mana sih dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat dan tidak menjalankan SOP-nya," katanya.

Untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, DPRD Tarakan berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak SPPG.

"Nah ini kami kan rencana akan memanggil SPPG-nya. Yang mana-mana sih yang tidak berjalan dengan maksimal," ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Tarakan akan lebih dahulu mendengar berbagai keluhan yang disampaikan sebelum meneruskannya kepada pemerintah pusat.

"Alurnya kita kan dulu, RDP dulu dengan SPPG. Keluhan-keluhannya apa sih yang dirasakan oleh setiap dapur gitu kan. Nah memang kami ada rencana sih memanggil SPPG-nya," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah