Anggota DPRD Nunukan Soroti Kuota BBM Subsidi, Minta Distribusi Lebih Transparan

Ringkasan Berita:

• DPRD Nunukan mendesak keterbukaan data mengenai jumlah kuota dan alur distribusi BBM subsidi yang selama ini dinilai tidak jelas.
• Sekitar 70–80 persen warga Nunukan dominan menggunakan BBM non-subsidi, sehingga mereka tidak merasakan manfaat subsidi dan tetap terdampak lonjakan harga.
• Pemerintah dan Pertamina diminta melakukan verifikasi serta pengawasan ketat pada distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran, bukan hanya bersandar pada SPBU.

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Persoalan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinilai menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husein, yang menyoroti belum adanya keterbukaan informasi terkait jumlah kuota BBM subsidi yang diterima daerah serta realisasi penyalurannya kepada masyarakat.

Menurut Saddam Husein, selama ini persoalan utama bukan hanya terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, tetapi bagaimana memastikan masyarakat mengetahui secara jelas perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi.

"Persoalan kita sebenarnya adalah kuota BBM subsidi. Sampai hari ini kita belum fokus untuk memverifikasi sejauh mana kuota itu tersedia dan bagaimana distribusinya," ujar Saddam kepada TribunKaltara.com, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: Alokasi Kuota BBM Subsidi Tahun 2026, Pemkab Malinau Masih Menunggu Keputusan BPH Migas

Ia mengatakan, masyarakat  Kabupaten Nunukan saat ini lebih banyak menggunakan BBM nonsubsidi, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun, masyarakat belum mendapatkan gambaran yang jelas terkait distribusi BBM subsidi.

"Yang menjadi persoalan, kita tidak pernah tahu mana yang subsidi dan mana yang non-subsidi. Ketika BBM non-subsidi naik, pemerintah menyampaikan BBM subsidi tidak naik, itu memang benar. Tapi masyarakat tidak merasakan perbedaan," katanya.

Saddam menilai, kondisi tersebut membuat sebagian besar masyarakat tetap merasakan dampak kenaikan harga BBM karena penggunaan BBM non-subsidi lebih dominan.

Ia bahkan menyebut sebagian besar masyarakat Nunukan belum merasakan manfaat langsung dari kebijakan subsidi BBM.

"Kalau bicara subsidi dan non-subsidi, saya rasa 70 sampai 80 persen masyarakat Nunukan tidak merasakan perbedaannya," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Kaltara Ajukan Tambahan Kuota BBM 20 Persen ke BPH Migas, Antisipasi Kekurangan di Daerah

Untuk itu, Saddam meminta pemerintah dan pihak terkait meningkatkan pengawasan serta membuka data kuota BBM secara transparan kepada publik.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berapa kuota BBM subsidi yang diterima Nunukan, berapa yang sudah tersalurkan, dan ke mana saja distribusinya.

"Kalau daerah dapat kuota, misalnya seribu ton, masyarakat perlu tahu seribu ton itu habis berapa dan distribusinya ke mana. Ini yang belum pernah kita lihat secara jelas," jelasnya.

Saddam juga menilai SPBU hanya berperan sebagai tempat penyaluran BBM sehingga diperlukan penjelasan lebih teknis dari pihak terkait mengenai alur distribusi.

"SPBU itu hanya terminal pengisian BBM. Kita perlu ada verifikasi teknis, baik dari sisi laporan distribusi maupun penjelasan dari Pertamina kepada masyarakat," tambahnya.

Ia berharap transparansi kuota dan distribusi BBM subsidi dapat dilakukan agar masyarakat tidak terus mempertanyakan efektivitas kebijakan subsidi energi.

"Karena ketika BBM naik, yang dirasakan masyarakat adalah kesulitan. Harga kebutuhan lainnya juga ikut terdorong naik," pungkas Saddam.

(*)

Penulis: Fatimah Majid