Bupati Berau dan Bupati Kutim Bahas Sengketa Tapal Batas yang Sudah Terjadi 12 Tahun

Ringkasan Berita:

• Kedua Bupati bertemu di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (5/3/2026). 
• Keduanya membahas sengketa tapal batas yang memicu ketegangan sosial di wilayah Semindal, Kampung Biatan Ilir. 
• Persoalan batas wilayah antara Kampung Biatan Ilir (Berau) dengan wilayah Melawai (Kutai Timur) telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun.

TRIBUNKALTARA.COM,  TANJUNG REDEB– Sengketa tapal batas dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Berau dan Kutai Timur, menemui titik terang. 

Kedua Bupati bertemu di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (5/3/2026). 

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menemui Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman.

Keduanya membahas sengketa tapal batas yang memicu ketegangan sosial di wilayah Semindal, Kampung Biatan Ilir. 

Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Berau, M. Hendratno, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa persoalan batas wilayah antara Kampung Biatan Ilir (Berau) dengan wilayah Melawai (Kutai Timur) telah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun.

Baca juga: Jadwal Bus Damri Tanjung Selor, Tersedia Rute Berau dan Samarinda Hari Ini

Sri Juniarsih mengungkapkan, konflik terbaru mencuat setelah adanya upaya dari sekelompok warga Kutai Timur yang mengajak warga Semindal (Berau) bergabung dalam rencana pemekaran Dusun Melawai.

Namun, proses tersebut dinilai tidak menempuh jalur administratif yang benar dan disertai tindakan intimidasi.

"Warga Semindal merasa terintimidasi oleh oknum dari wilayah tetangga,” kata Bupati Berau. 

“Kami meminta Pemkab Kutai Timur untuk mengimbau warganya, khususnya di Melawai dan Tepian Terap, agar menjaga kondusivitas dan tidak melakukan tindakan provokatif," tegas Sri Juniarsih.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa gagasan pemekaran Dusun Melawai murni inisiatif sepihak dari warga dan belum pernah diajukan secara resmi ke tingkat kabupaten.

"Kami akan memberikan imbauan dan edukasi kepada warga agar memahami prosedur pemekaran wilayah yang benar serta menghentikan segala bentuk intimidasi," ujar Ardiansyah.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan teknis mengenai tata batas sebenarnya telah berjalan di tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.

Dari hasil pertemuan tersebut, kedua pemimpin daerah menyepakati dua langkah strategis yakni meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi mediasi guna mencari solusi jangka pendek.

Bukan hanya itu, juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera menerbitkan keputusan inkrah mengenai tata batas wilayah tersebut demi mencegah konflik meluas.

Pertemuan ini diharapkan mampu meredam tensi di lapangan sembari menunggu kepastian administratif dari pemerintah pusat. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Selesaikan Konflik Tapal Batas, Bupati Berau dan Bupati Kutai Timur Bertemu di Balikpapan.