Potensi Pendapatan Daerah Perbatasan, BPPD Nunukan Dorong Penataan TUKS

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Posisi geografis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia.

Karena itu, Pemkab Nunukan melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan menilai perlunya evaluasi terhadap sejumlah dermaga yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah dermaga yang selama ini menjadi lokasi aktivitas bongkar muat dan distribusi barang. 

Hasil dari kunjungan tersebut menunjukkan masih banyak dermaga yang belum memiliki legalitas resmi.

“Kami melihat ada potensi besar sekaligus persoalan yang harus dibenahi. Beberapa dermaga berperan penting dalam kelancaran arus barang dan mobilisasi masyarakat, tetapi belum memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Robby kepada  TribunKaltara.com, Jumat (14/11/2025) siang.

Baca juga: Pastikan Keamanan Konsumen, BPPD Nunukan Evaluasi Peredaran Produk Malaysia

Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut, BPPD Nunukan mendorong penataan dan pengusulan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). 

Upaya ini dilakukan agar aktivitas pelayaran di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan tertata, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi daerah.

“Bupati Nunukan sudah memberikan arahan agar sektor pelayanan publik menjadi perhatian khusus. Penataan transportasi laut, termasuk dermaga dan pelabuhan rakyat, menjadi bagian dari prioritas itu,” jelasnya.

Setelah melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, ditetapkan bahwa mulai 31 Desember 2025, dermaga tanpa izin resmi tidak lagi diperbolehkan beroperasi. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPPD Nunukan menyiapkan solusi jangka pendek serta merumuskan konsep pengajuan TUKS bagi pemerintah daerah.

Menurut Robby, hasil pemetaan dan rumusan awal penataan dermaga ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Nunukan, Irwan Sabri serta dilanjutkan ke tingkat provinsi dan nasional sebagai bahan pertimbangan kebijakan.

Baca juga: Aset Fantastis Terbengkalai di PLBL Liem Hie Djung, BPPD Nunukan Segera Lapor Bupati

“Tujuannya agar tata kelola pelayaran di perbatasan bisa lebih terintegrasi, aman, dan meningkatkan pelyanan publik dalam hal pelayaran serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.

(*)

penulis: Febrianus Felis