Pemkab Nunukan Perkuat Pengelolaan Perbatasan, Pulau Sebatik jadi Prioritas

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) memperkuat perhatian dan langkah nyata untuk menata wilayah perbatasan.

Pulau Sebatik ditetapkan sebagai prioritas utama karena posisinya yang langsung berbatasan dengan Sabah, Malaysia.

Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik setelah meninjau wilayah IV pada Jumat (05/12/2025).

Kunjungan ini bagian dari upaya percepatan identifikasi masalah di lapangan agar penanganan lebih cepat dan selaras dengan kebijakan pusat.

Atas instruksi Bupati Nunukan Irwan Sabri, kawasan Pulau Sebatik menjadi fokus pengelolaan perbatasan.

Robby menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap wilayah ini mengingat dinamika sosial, ekonomi, dan isu kewilayahan yang memerlukan penanganan berkelanjutan.

"Sebatik adalah garis terdepan bangsa. Semua persoalan di perbatasan bukan hanya soal administrasi wilayah, tetapi berkaitan langsung dengan martabat negara, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi di tapal batas," ujar Robby, Sabtu (06/12/2025).

Pemkab Nunukan menilai Pulau Sebatik tidak hanya strategis dari sisi pertahanan, tetapi juga berpotensi menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penataan wilayah dan percepatan pembangunan direncanakan secara terukur agar manfaatnya dirasakan masyarakat setempat.

"Pulau Sebatik telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas perbatasan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025–2029 tentang RPJMN," ungkapnya.

Status prioritas ini membuat beberapa desa di Sebatik, terutama yang masuk kategori Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), menjadi fokus percepatan pembangunan. Program yang disiapkan meliputi peningkatan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan layanan publik.

"Salah satu tantangan utama yang kita disoroti adalah ketidakseimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat perbatasan," tutur robby

Aktivitas perdagangan lintas batas selama ini membuat sebagian warga masih bergantung pada pasokan barang dari Malaysia.

Untuk itu, Pemkab Nunukan menekankan pentingnya mendorong kemandirian ekonomi lokal agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketahanan wilayah semakin kuat.

"Kemandirian ekonomi menjadi ujung tombak pertahanan perbatasan. Selama ketergantungan masih tinggi, kita belum mampu berdiri dengan kuat dalam aspek kesejahteraan masyarakat," ucapnya.