Pilgub Kaltara
Dukung Pilkada Serentak, Kepala Disdukcapil Kaltara Siap Berikan Data kepada Penyelenggara Pemilu
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Sanusi, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara
TRIBUNKALTARA.CO, TANJUNG SELOR - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Sanusi, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara siap mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Tugas Disdukcapil, kata dia, memberikan data yang dibutuhkan penyelenggaran pemilu.
Hal itu disampaikan Sanusi, di Tanjung Selor, Kaltara, Selasa (15/9/2020).
"Disdukcapil Kaltara bertugas memberikan data sementara, artinya data warga yang mempunyai hak pilih.
Untuk kategori berhak memilih atau tidak, kami akan serahkan sepenuhnya kepada KPU," kata Sanusi, kepada TribunKaltara.co.
• KPU Beberkan Penyebab Jumlah Pemilih di Nunukan Menurun Signifikan
• Daftar Pemilih Sementara Kaltara Capai 420.251 Orang, Terbanyak di Tarakan
• Penetapan Daftar Pemilih Masih Panjang, KPU Kaltara Minta Asupan Vitamin Bagi Petugas Diperhatikan
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, kata dia, Disdukcapil wajib mendampingi dan membantu data pemilih, agar Pilkada berjalan lancar
"Fungsi penyelenggaraan telah menjadi ranah penyelenggara, yang telah diatur dalam undang-undang.
Kami hanya ingin sampaikan fungsi Disdukcapil hanya melakukan sanding data saja," ujarnya.
Mantan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemrov Kaltara itu, mengaku siap membantu data pemilih, asalkan by name by address.
Ia turut mendoakan Pilkada serentak di Kaltara tahun ini, bisa berjalan lancar.
Data Lebih Baik
Sementara itu, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami, mengatakan data kependudukan saat ini jauh lebih baik.
Apalagi pemerintah juga semakin memperbaiki data base kependudukan di setiap daerah.
Bahkan menunjukan semakin berkurangnya orang yang memiliki dokumen ganda.
"Dengan adanya satu keluarga satu dokumen, maka semakin memperkecil peluang mempermainkan data kependudukan," ujar Suryanata Al Islami.