Perda Migas Kaltara Jaya Belum Rampung, Praktisi Beber PI 10 Persen Terancam Gagal

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Perda Migas Kaltara Jaya belum rampung, praktisi beber PI 10 persen terancam gagal.

Berlarut-larutnya penetapan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya atau MKJ membuat seorang praktisi yang ikut menegosiasikan pengelolaan wilayah kerja (WK) Blok Mahakam antara Pemprov Kalimantan Timur dengan Pertamina Hulu Energi (PHE), angkat bicara.

Ia adalah Muhdar. Muhdar berpendapat, jika memang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara tidak serius untuk menetapkan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang substansinya menjadi BUMD PT Migas Kaltara Jaya menjadi perusahaan holding (induk), masyarakat wajib mengetahui bahwa daerah memiliki hak dalam pengelolaan sejumlah WK minyak bumi dan gas di Kaltara.

• Percepat Pembangunan Jalan, Material Tanah Terus Didorong ke Lokasi Sasaran TMMD di Kota Tarakan

• Jajanan Sehat Kuliner Pelangi Intimung Malinau, Destinasi Liburan Keluarga di Akhir Pekan

• Kepala Basarnas Tarakan Imbau Masyarakat Siapkan Sarana Keselamatan saat Beraktivitas di Perairan

"Tetapi karena ada keterlambatan legislatif menyebabkan hak-hak daerah dan masyarakat di dalamnya itu bisa hilang. Terlambat 1 sampai 2 bulan, peluang itu akan hilang," kata Muhdar, via rilis ke TribunKaltara.com, Minggu (11/10/20200 sore.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltara memiliki hak participating interest (PI) 10 persen dari pengelolaan berupa eksplorasi maupun eksploitasi WK yang akan dilakukan kontraktor di WK Nunukan di lepas pantai Bunyu, Kabupaten Bulungan.

Dalam hal ini, Pemprov Kaltara awalnya akan diwakili oleh BUMD PT Migas Kaltara Jaya. Sementara itu kontraktornya adalah PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC).

Selain WK Nunukan, ada 3 WK lain yang penawaran PI-nya sudah masuk ke Pemprov Kaltara dari SKK Migas. Yakni WK Tarakan Offshore, WK Siemanggaris, dan WK Bengara I.

"Perda yang diajukan itu kan hanya perubahan saja. Masih banyak WK lain. Catatan saya, di Kaltara itu ada 15 WK. Tetapi satupun tidak bisa dieksekusi, karena 15 WK kalau kita ikut, harus menyiapkan 15 perusahaan BUMD baru yang ditetapkan menjadi Perda.

Maka dari itu PT Migas Kaltara Jaya sudah betul diajukan perubahan Perdanya untuk dijadikan sebagian perusahaan holding membawahi beberapa BUMD sebagai anak perusahaan," sebutnya.

Menurut Muhdar, pekerjaan rumah terbesar untuk mengambil kesempatan PI 10 persen sejatinya bukan pada tahapan pembahasan perda pembentukan BUMD maupun jenis perusahaannya.

"Kaltim pada saat itu, DPRD-nya sangat responsif karena memahami. Pertarungannya bukan pada saat buat perda, tetapi pertarungan pada saat negosiasi.

Data room, rIsiko, dan keterbukaan para pihak bagimana? Boleh ambil barang atau semua dikonversi jadi uang? Jangan sampai energi itu habis membahas perda. Itu tidak populis bagi masyarakat," ujarnya.

"Hak-hak masyarakat itu seharusnya dipenuhi dulu. Jadi ada kewajiban legislatif dan eksekutif melakukkan proses cepat. BUMD yang ditunjuk juga harus cepat.

Tetapi semua pintunya, hanya bisa dilakukan kalau ada mandat hukum dari Perda," katanya.

Menurutnya sejumlah hal patut menjadi pertanyaan. "Apa yang menjadikan ini cukup lambat direspon oleh wakil rakyat? Kalau cuma alasan teknis hukum, semua bisa melihat. Ini hanya perubahan. Tidak ada hal yang prinsip. Perubahan ini juga hanya bisa dilakukan singkat sehari. Ini jadi pertanyaan, kenapa terlambat?" sebutnya.

Kaltara diuntungkan sudah ada contoh penerapan PI 10 persen seperti di Kaltim dan Jawa Barat versi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen Pada WK Migas.

"Itu contoh good practice. Kaltim menandatangani kontrak pada 17 Juli 2019 baru diterima uangnya bulan Oktober 2019. Jadi yang lama itu negosiasinya saja.

Kaltara bagaimana mau negosiasi, kalau Perdanya saja masih tertahan," ujarnya.

"Sehingga ini memang tanggung jawab moral dan politik DPRD Kaltara apakah mereka ingin menggunakan kesempatan itu atau memang mau menghilangkan," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, PI 10 persen terancam gagal lantaran Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya menggantung di DPRD Kaltara.

Sejatinya raperda tersebut sudah melalui beberapa tahap sesuai aturan pembentukan produk hukum daerah. Masalahnya, DPRD belum juga menetapkan.

Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 itu sejatinya untuk merubah peran BUMD PT Migas Kaltara Jaya dari sebelumnya ditujukan ikut serta dalam pengelolaan WK migas Blok Nunukan, menjadi perusahaan induk atau holding company membawahi sejumlah anak perusahaan BUMD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Pesan yang dilayangkan kepadanya juga tak direspon.

Gegara Pilkada

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, belum lama ini mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak turut mempengaruhi penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda).

Apalagi kata dia, rata-rata anggota DPRD Kaltara fokus dengan masing-masing calon kepala daerah yang akan diusung di pilkada serentak 2020.

Ada empat daerah di Kaltara yang diketahui akan melaksanakan pilkada tahun ini.
Yakni Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, dan Tana Tidung.

Termasuk di hari yang sama, akan dilaksanakan pemilihan gubernur ( Pilgub ) Kaltara

"Memang sedikit terkendala karena persoalan pilkada serentak tahun ini.

Tetapi juga tetap kita kontrol melalui Badan Musyawarah (Bamus), supaya ini sembari semua agenda berjalan," kata Syamsuddin Arfah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, DPRD tidak bisa dipisahkan dengan agenda politik.

DPRD merupakan lembaga politik, dan personalnya pun tak bisa dipisahkan.

"Kalau seandainya waktunya selesai dan belum rampung, kita perpanjang lagi," tambahnya.

Syamsuddin mengatakan, sedianya ada beberapa Raperda yang harusnya telah selesai.

Misalnya, Raperda Minyak dan Gas (Migas), serta pemberdayaan perempuan yang tinggal evaluasi saja.

"Ada yang tetap jalan, termasuk rapat-rapat tetap dilaksanakan.

• Bawaslu Malinau Rangkul Desa Wisata Setulang Gelar Deklarasi Desa Tolak Politik Uang

• Kisah Duta Wisata Nunukan Evenjelina Ingin Jadi Pramugari Sekarang Malah Jadi Dokter di Perbatasan

• Pemprov Kaltara Tunjuk Koperasi di Krayan jadi Operator Pembukaan Dagang Lintas Batas RI-Malaysia

Raperda Migas itu tinggal pengesahan, begitu juga pemberdayaan perempuan tinggal pembahasan internal DPRD, dan dilaporkan," ujarnya.

Syamsuddin optimis Raperda yang tengah digodok, segera dirampungkan oleh DPRD Kaltara.

Sekadar diketahui, Raperda yang tengah digodok DPRD Kaltara, seperti Migas, pemberdayaan perempuan, kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tana Kuning, dan Raperda lainnya.

( TribunKaltara.com / Amiruddin )