Jokowi Tegur Anak Buahnya, Moeldoko Akui Komunikasi Publik Para Menteri Jelek Terkait Omnibus Law

Tayang: Kamis, 22 Oktober 2020 05:43 WITA

Editor: Cornel Dimas Satrio

lihat foto

Jokowi Tegur Anak Buahnya, Moeldoko Akui Komunikasi Publik Para Menteri Jelek Terkait Omnibus Law

Kolase TribunKaltara.com / KOMPAS.COM dan Biro Sekretariat Presiden

KSP Moeldoko dan Presiden Jokowi. (Kolase TribunKaltara.com / KOMPAS.COM dan Biro Sekretariat Presiden)

Baca Selanjutnya:

Mutasi Polri Polda Maluku Utara 2025, Penjelasan Terbaru Irjen Waris Agono

TRIBUNKALTARA.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali meneegur anak buahnya, Moeldoko akui komunikasi publik para Menteri jelek terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait kondisi Istana setelah marak aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kalangan publik.

Pensiunan Jenderal TNI ini menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh Menteri dan jajarannya karena komunikasi publik yang buruk terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak.

Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Kemudian Moeldoko menyebut, karena komunikasi publik yang buruk itulah UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Bahkan, aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan mahasiswa masih terus digelar hingga saat ini.

Menurut Moeldoko, para Menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal UU Cipta Kerja.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

"Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, di era dimana teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.

Tetapi, purnawirawan Jenderal TNI ini menegaskan, hal itu bukan sebuah alasan bagi para Menteri untuk tidak berkomunikasi dengan baik.

"Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap Eks Panglima TNI, Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Namun sampai hari ini, naskah final UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu itu belum bisa diakses publik di saluran resmi pemerintah maupun DPR.

Jokowi semakin berjarak dengan masyarakat

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua.

"Presiden Jokowi semakin berjarak dengan rakyat.

Ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti Presiden dengan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat.

Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2020).

Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar.

Hal itu menurut Umam terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perumusan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Ia menambahkan, pemerintah mungkin masih bisa merasa baik-baik saja.

Namun, tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat akan berimbas pada menumpuknya kekecewaan publik.

"Pemerintah harus sadar bahwa investasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri," tutur Umam.

Ia menambahkan, hal itu baru saja dikonformasi oleh survei Litbang Kompas (Oktober 2020) yang menunjukkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen (46,3 persen tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas).

"Karena itu, Presiden Jokowi sebagai nahkoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif ini.

Presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik," tutur Umam.

"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan.

Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik," lanjut dia.

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official