Plt Bupati Malinau Topan Amrullah Sampaikan Kendala 5 Kecamatan di Wilayah Perbatasan ke BNPP RI
Plt Bupati Malinau Topan Amrullah sampaikan kendala 5 kecamatan di wilayah perbatasan ke BNPP RI.
Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Plt Bupati Malinau Topan Amrullah sampaikan kendala 5 kecamatan di wilayah perbatasan ke BNPP RI.
Pada sambutan Plt Bupati Malinau, Topan Amrullah memaparkan kondisi perbatasan wilayah di Kabupaten Malinau.
Sambutan Plt Bupati Malinau tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus.
Baca juga: BNNP Kaltara Musnahkan 988,9 Gram Barang Bukti Sabu-sabu, Peredaran Narkoba di Lokasi Pertambakan
Baca juga: Telah Layani 13 Ribu Warga, Program Dokter Terbang Kaltara Raih Penghargaan Top 45 KIPP 2020
Baca juga: BNPP RI dan Pemkab Malinau Bahas Akselerasi Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan di 2 Kecamatan
Ia menyampaikan ada lima kecamatan di Malinau yang berada di wilayah perbatasan, Jumat (27/11/2020).
Yakni Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan dan Bahau Hulu.
Luas keseluruhan kecamatan tersebut sekira 2.537.555 hektar dan panjang garis bentang berjarak 505 Km.
Jumlah penduduk kelima kecamatan tersebut berjumlah 9.785 jiwa yang tersebar di 30 desa.
Menurut Topan, Ada beberapa permasalahan yang dihadapi penduduk pada lima kecamatan tersebut.
"Beberapa persoalan dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan yakni infrastruktur, SDM dan sosial ekonomi," ujarnya.
Ketersediaan infrastruktur berupa jalan raya merupakan kendala terbesar yang dihadapi sejumlah besar penduduk di perbatasan.
Menurut Topan, karena belum tersedianya akses darat berupa jalan raya, wilayah di perbatasan hanya bisa dijangkau menggunakan moda transportasi udara.
"Wilayah perbatasan hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Kita tau biaya yang harus dikeluarkan cukup besar jika menggunakan pesawat," katanya.
Demikian halnya kemampuan sumber daya manusia di perbatasan, disinyalir karena minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya seperti listrik.
Sektor ekonomi produktif juga belum begitu berkembang, sehingga keterbatasan kondisi ekonomi menjadi kendala pendapatan masyarakat di perbatasan.
Topan menyampaikan, program gerakan desa membangun (Gerdema) telah disalurkan melalui tiga program unggulan Pemda Malinau.
Melalui pertemuan bersama Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), ia berharap pembangunan infrastruktur utamanya akses jalan ke menuju lima kecamatan tersebut bisa diprogramkan.
Baca juga: KPwBI Kaltara Gelar Sharing Session TPID se-Kaltara, Hadirkan Narasumber Berkompeten dari Kaltim
Baca juga: Dianggap Rawan Konflik, 100 Personel Brimob Dzikirim ke Kabupaten Tana Tidung, Tiba Awal Desember
Baca juga: Lebih dari 500 Karyawan RSUD Tarakan Diswab, 121 Diantaranya Terkonfirmasi Positif Covid-19
Ditemui seusai FGD, Ernes mengatakan pembangunan jalan merupakan hal yang paling mendesak untuk diprioritaskan.
Dirinya berharap, pembangunan infrastruktur jalan di lima kecamatan tersebut dapat segera dilaksanakan.
"Paling penting adalah infrastruktur, jalur transportasi darat untuk ke lima kecamatan di perbatasan. Kalau sudah ada, SDM dan ekonomi mungkin bisa membaik," ujarnya.
(*)
( TribunKaltara.com / Mohammad Supri )