BNPP RI dan Pemkab Malinau Bahas Akselerasi Pembangunan Ekonomi Wilayah Perbatasan di 2 Kecamatan

BNPP RI dan Pemkab Malinau bahas akselerasi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan untuk Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI
Forum Group Discussion Tim Badan Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau, Jumat (27/11/2020). (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - BNPP RI dan Pemkab Malinau bahas akselerasi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan untuk Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan.

Kabupaten Malinau merupakan daerah yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Asa lima kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan wilayah negara bagian Malaysia, Sabah dan Serawak.

Baca juga: KPwBI Kaltara Gelar Sharing Session TPID se-Kaltara, Hadirkan Narasumber Berkompeten dari Kaltim

Baca juga: Dianggap Rawan Konflik, 100 Personel Brimob Dikirim ke Kabupaten Tana Tidung, Tiba Awal Desember

Baca juga: Lebih dari 500 Karyawan RSUD Tarakan Diswab, 121 Diantaranya Terkonfirmasi Positif Covid-19

Kepala Bidang Perencanaan pada Aspek Potensi Daerah, Deputi II BNPP RI, R. Barlianto Nababan menyampaikan peran komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tentang bagaimana peran daerah, provinsi dan pemerintah pusat dalam mengelola pembangunan di wilayah perbatasan.

"Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mulai dari tataran desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi mengenai arah kebijakan dan regulasi," ungkapnya.

Setelah melalui tahapan tersebut lanjut Barlianto, alokasi kegiatan dan anggaran pembangunan baru bisa ditetapkan.

"Selanjutnya baru bisa kita rumuskan, baru masuk ke mekanisme, prosedur dan seterusnya," katanya.

Anggaran pembangunan untuk kawasan perbatasan di Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau bersumber dari pembiayaan APBN dan APBD.

Yakni anggaran APBN, APBD Kaltara, APBD Malinau dan sumber pendapatan lain untuk tahun anggaran 2021-2024.

Mengenai prosedur penetapan program pembangunan di wilayah perbatasan, Barlianto mengatakan harus dirumuskan bersama perangkat daerah.

Melibatkan unsur pemerintahan desa dan kecamatan dalam menyusun program sesuai kebutuhan dan potensi wilayah yang dibangun.

"Etika birokrasi ada prosedur, tidak bisa langsung ke pusat, yang tau permasalahan desa adalah masyarakat Desa. Disesuaikan potensi dan kebutuhan mereka," ucapnya.

Baca juga: UMK Tarakan Naik Rp 5.143, Jadi Satu-satunya Daerah di Provinsi Kaltara yang Menaikkan Upah Minimum

Baca juga: Antisipasi Pandemi Covid-19, Imigrasi Klas II Nunukan Terapkan Eazy Passport dan Sarankan Ini

Baca juga: Giliran Gatot Nurmantyo Soroti Perintah Pangdam Jaya Copot Baliho Habib Rizieq, Bisa Dapat Teguran?

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, BPNN RI akan merumuskan prioritas anggaran yang bersumber dari APBN untuk ditetapkan.

Selain itu, Barlianto turut mengulas tentang peran penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyumbang pendapatan wilayah perbatasan.

FGD Tim BNPP RI yang digelar di Aula Laga feratu Kantor Bupati Malinau tersebut turut dihadiri oleh BNPP Kaltara, BPPD Malinau, Dandim 0910/Malinau, Sekdakab Malinau dan pimpinan OPD di Kabupaten Malinau.

(*)

( TribunKaltara.com / Mohammad Supri )

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved