Ketua Bawaslu Malinau Soroti Keterbatasan SDM, Jaringan Internet dan Akses di Wilayah Perbatasan

Donny mengatakan, kendala tersebut berkaitan dengan pengiriman logistik yang membutuhkan biaya besar untuk menggunakan jalur transportasi udara.

Jaringan Telekomunikasi

Jelang hari pemungutan suara 9 Desember 2020, akses dan jaringan telekomunikasi juga menjadi kendala bagi penyelenggara Pilkada.

Menurut hasil pendataan Bawaslu Malinau, hanya 39 persen wilayah tersedia jaringan internet.

"Ada 80 desa yang punya jaringan telepon, 29 desa tidak ada jaringan telepon. Dan hanya ada sekitar 39 desa yang memiliki jaringan internet," katanya.

Menurut Donny, jaringan telekomunikasi khususnya internet dibutuhkan untuk mengirimkan laporan cepat pada saat pemungutan suara.

Mengatasi hal tersebut, Bawaslu Malinau akan menerapkan sistem jemput bola terkait laporan cepat tersebut.

Yakni dengan memanfaatkan fasilitas telekomunikasi atau internet di kecamatan terdekat.

"Kita sudah intruksikan kepada pengawas kecamatan supaya jemput bola. Ke desa-desa yang tidak ada internetnya," ujarnya.

Donny menjelaskan, metode jemput bola dilakukan menggunakan sarana umum untuk mengirimkan laporan, seperti jaringan di sekolah atau kantor kecamatan.

Seluruh kendala tersebut jelas Donny, telah dilaporkan pihaknya kepada Bawaslu RI.

Meski persoalan tersebut menjadi kendala pihaknya untuk melakukan kerja-kerja pengawasan, Donny tetap optimis penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 akan sukses.

Demikian halnya keterbatasan SDM dan jangkauan ke wilayah perbatasan, ia berharap Bawaslu RI memberikan solusi bagi pihaknya agar pengawasan saat pmungutan suara 9 September mendatang berjalan lancar.

"Harapan kita, kendala-kendala yang ada tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalankan kerja-kerja pengawasan pada hari pemungutan suara nanti," katanya

(*)

( TribunKaltara.com / Mohammad Supri )