Breaking News:

Keciprat Rp 11,49 Triliun dari APBN, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi : Belanja Secara Objektif

Keciprat Rp 11,49 triliun dari APBN, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi : belanja secara objektif.

Penulis: Amiruddin | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN
Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi, seusai menyerahkan secara simbolis DIPA dan TKDD, Senin (30/11/2020). TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Keciprat Rp 11,49 triliun dari APBN, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi : belanja secara objektif.

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sekira Rp 11,49 triliun ke Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara).

Anggaran yang bersumber dari APBN itu, diberikan kepada satuan kerja penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( TKDD).

Baca juga: UMK Nunukan Ditetapkan Rp 3.083.182, Kabag Humpro Setkab Nunukan Minta Semua Perusahaan Patuhi

Baca juga: Tiap TPS Butuhkan 7 Personel, KPU Malinau Segera Lakukan Bimbingan Teknis untuk 1.908 Petugas KPPS

Baca juga: Pjs Gubernur Kaltara Serahkan DIPA dan TKDD, Nunukan Peroleh Rp 1,13 Triliun, Ini Tanggapan Pemkab

Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Gedung Gabungan Dinas Kaltara, Jl Rambutan, Tanjung Selor.

Seusai penyerahan secara simbolis, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi, meminta anggaran itu digunakan seefektif mungkin.

Termasuk anggaran digunakan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

"Anggarannya cukup besar. Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, kami minta
setiap rupiah harus dibelanjakan secara objektif, dan dipertanggungjawabkan secara baik," kata Teguh Setyabudi, kepada TribunKaltara.com, Senin (30/11/2020).

Pria yang juga menjabat Kepala BPSDM Kemendagri itu menambahkan, besarnya anggaran yang digelontorkan ke Kaltara, membuat follow-up pengawasan juga harus dilakukan.

Terutama pengawasan yang dilakukan pengawas internal, seperti inspektorat. Termasuk berkoordinasi dengan BPK maupun BPKP.

"Di samping itu semua satuan kerja juga harus sadar, bahwa banyak pihak lain yang melakukan pengawasan. Jadi anggaran itu harus digunakan dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved