Pjs Gubernur Kaltara Serahkan DIPA dan TKDD, Nunukan Peroleh Rp 1,13 Triliun, Ini Tanggapan Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pjs Gubernur Kaltara serahkan DIPA & TKDD, Nunukan peroleh Rp 1,13 triliun, Ini tanggapan pemkab.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara ( Kaltara) Teguh Setyabudi, serahkan secara simbolis Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) 2021 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Senin (30/11/2020).

Penerimaan DIPA secara simbolis kepada pemerintah daerah dan satuan kerja di Kaltara yakni Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kepolisian Daerah Kaltara, Korem 092/Maharajalila, Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Pengadilan Negeri Bulungan, Kejaksaan Negeri Bulungan, Kepolisian Resort Bulungan, Brigade Infanteri 24 Bulungan Cakti, BPS Kaltara, dan Pelaksanaan Jalan Nasional 1 Wilayah Kaltara.

Baca juga: Gasak Ponsel dan Uang Tunai, Pria Residivis Kasus Pencurian di Berau Dibekuk Resmob Polres Bulungan

Baca juga: Bakal Hadiri Debat Publik Pilkada Malam Ini, Begini Harapan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi

Baca juga: Pengakuan Mahfud MD Dihantui Covid-19, Sempat Kontak dengan Ketum PBNU Said Aqil Siradj

Teguh Setyabudi mengatakan, tahun 2020 tidak mudah dilalui, lantaran pandemi Covid-19 menghantam ekonomi seluruh negara di dunia.

Sehingga, ketepatan, kecepatan dan akurasi dalam pengambilan kebijakan khusus dibidang kesehatan dan ekonomi harus menjadi atensi semua pihak.

"Ke depan 2021 kita masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian karena kondisi ekonomi global. Saya minta kepada semua pihak untuk optimis dan saling menguatkan, agar keadaan segera pulih kembali. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," kata Teguh Setyabudi melalui video conference, pukul 11.00 Wita.

Berdasarkan UU nomor 9 tahun 2020 tentang APBN 2021, ada empat fokus pembangunan yakni pertama, penanganan kesehatan, khususnya untuk kebutuhan vaksinasi.

Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, pemulihan ekonomi, khususnya dukungan terhadap UMKM dan dana usaha. Keempat, reformasi struktural.

"Untuk reformasi struktural sangat penting, karena untuk membangun fondasi yang kuat perlu dilakukan reformasi yang struktural baik bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial," ucap Teguh Setyabudi.

Diketahui, pemerintah alokasikan APBN sebesar Rp 2,750 T, terdiri dari belanja kementrian lembaga sebesar Rp 1,032 T dan TKDD Rp 795,5 T.

Alokasi belanja tersebut diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan diberbagai bidang kesehatan, pendidikan infrastruktur dan lainnya.

Sementara itu, Teguh Setyabudi mengaku alokasi anggaran kepada Provinsi Kaltara sebesar Rp 11,49 T atau tumbuh 6,2 persen dari 4,76 T, dialokasikan kepada 223 satuan kerja pada 38 kementerian lembaga dengan rincian:

-Belanja pegawai sebesar Rp919, 84 M.
-Belanja barang sebesar Rp1,38 T,
-Belanja modal sebesar Rp 2,4 T.
-Bantuan sosial sebesar Rp 218 juta.

Dari 6,73 T, dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa dengan rincian per jenis TKDD sebagai berikut:

-Dana bagi hasil pajak dan SDA, Rp1,03 T.
-Dana alokasi umum Rp3,84 T
-DAK fisik Rp656,02 M.
-DAK non fisik Rp473,74 M.
-DID Rp227 M.
-Dana desa Rp503,04 M.