Pilkada Kaltara
Polda Kaltara Kerahkan 1.401 Personel Amankan Pilkada Serentak, Dibackup TNI dan 2 SSK Brimob
Polda Kaltara mengerahkan sekira 1.401 Personel mengamankan Pilkada serentak, serta dibackup prajurit TNI dan 2 SSK Brimob
TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Polda Kalimantan Utara ( Kaltara ) mengerahkan sekira 1.401 personel dalam untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) serentak di Kaltara 2020.
Wakil Kepala Polda Kaltara, Brigjen Pol Erwin Zadma menyebutkan, sebanyak 720 personel TNI yang juga akan membantu dalam pengamanan Pilkada di Kaltara .
"Ada lagi tambahan 200 dari BKO Brimob Polda Kaltara," ujarnya, Jumat (4/12/20)
Baca juga: Karo Ops Polda Kaltara Siap Bantu Bawaslu Tertibkan APK Selama Masa Tenang Pilkada
Baca juga: Tangani 2 Perkara Selama Kampanye, Unit Cyber Polda Kaltara Sebut Pelaku Berada di Luar Kalimantan
Baca juga: Cegah Berita Hoax di Pemilihan Kepala Daerah, Kombes Eri : Polda Kaltara Libatkan Tokoh Masyarakat
Dia menambahkan, 200 personel BKO Brimob ini akan ditempatkan di Polres Nunukan dan Polres Tana Tidung .
Dia melanjutkan, terdapat 5 strategi yang dilaksanakan dalam pengamanan Pilkada Kaltara ini.
Beberapa diantaranya yaitu, strategi operasi aman nusa , operasi mantap praja , operasi money politik, juga operasi preventif.
"Operasi aman nusa sudah terlaksana. Sekarang ini kita sudah melaksanakan pengamanan tahap pertahap," ucapnya.
Baca juga: Pandemi Covid-19, Kampanye Pilkada Kaltara Harus Taat Protokol Kesehatan
Baca juga: Ketua Bawaslu Kaltara Suryani Beber Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Ditangani, Terbanyak di Nunukan
Baca juga: H-6 Pilkada 9 Desember 2020, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi Ingatkan TNI-Polri dan ASN
Khusus operasi money politik, dia berharap tidak akan ditemukan pelanggaran money politik dalam Pilkada di Kaltara.
"Apabila ditemukan hal tersebut, kita akan menerapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kita akan tindak," tegasnya.
Sementara itu, Dia menyampaikan, dalam masa tenang, pihaknya akan bergerak ke lapangan.
Begitu pula pada masa pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember ini.
"Kita sudah rencanakan pengamanannya, anggota juga akan bergabung lah untuk membuat penguatan pengamanan di tempat lokasi perhitungan itu," katanya.
(*)
( TribunKaltara.com / Risnawati )