Breaking News:

Pilkada Nunukan

Danni-Nasir Gugat Hasil Pilkada Nunukan, KPU Siapkan Kuasa Hukum, 351 Kotak Suara Bakal Dibuka

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 di Pilkada Nunukan Senin, (18/01/2021) sore.

TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Komisioner KPU Nunukan, Divisi Hukum dan Pengawasan, Dedi. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 di Pilkada Nunukan Senin, (18/01/2021) sore.

Gugatan yang dilayangkan oleh Paslon Danni Iskandar-Muhammad Nasir ( Damai ) terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nunukan pada 18 Desember 2020, berisi dua poin posita.

Dari informasi yang dihimpun, Paslon bertagline Damai itu menolak penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan pada 16 Desember 2020 lalu.

Baca juga: PT Pelni Nunukan Siapkan & Layani Rapid Test, Penumpang Kapal Wajib Lengkapi HAC dan Rapid Antigen

Baca juga: Akses Jembatan Petani Rumput Laut Putus, Warga Korban Kebakaran Rumah di Nunukan Minta Bantuan Pemda

Baca juga: Kondisi Jalan di Krayan Nunukan, Jadi Kubangan Lumpur Setinggi 1 Meter, Warga Terpaksa Turun Tangan

Sebagai pemohon, Paslon Damai menduga selisih perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Nunukan disebabkan beberapa faktor, yakni money politic atau dugaan adanya pemilih siluman.

Tidak hanya itu, pemohon bahkan menduga Formulir C hasil KWK tidak sesuai antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih.

Komisioner KPU Nunukan Divisi Hukum dan Pengawasan, Dedi mengatakan, pihaknya menerima pengumuman Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), terkait permohonan sengketa Pilkada serentak 2020.

"Kemarin sore kami sudah menerima pengumuman BRPK dari MK. Artinya gugatan pemohon dari Paslon 02 diterima oleh MK," kata Dedi kepada TribunKaltara.com, saat ditemui di Kantor KPU Nunukan, Selasa (19/01/2021), pukul 10.00 Wita.

Dedi mengaku, hari ini pihaknya akan mempersiapkan alat bukti berupa daftar pemilih tambahan (DPTb) dan disaksikan oleh Polres dan Bawaslu.

Laporan rekapitulasi hasil suara oleh Ketua PPK Sembakung, Kabupaten Nunukan, di Kantor KPU Nunukan, Jalan Radio Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (15/12/2020). 
TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus felis.
Laporan rekapitulasi hasil suara oleh Ketua PPK Sembakung, Kabupaten Nunukan, di Kantor KPU Nunukan, Jalan Radio Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (15/12/2020). TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus felis. (TRIBUNKALTARA.COM/FELIS)

"Langkah selanjutnya kami akan mempersiapkan alat bukti berupa DPTb sebagaimana yang dimaksud dalam materi gugatan pemohon. Ini semua perintah dari KPU RI agar membuka kotak suara disaksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian," ucap Dedi.

Menurut Dedi, hari ini pihaknya akan membuka 351 kotak suara untuk mengecek kembali DPTb. Sesuai materi gugatan pemohon, ada 249 TPS di Nunukan tidak memiliki daftar hadir.

Halaman
123
Penulis: Febrianus Felis
Editor: Amiruddin
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved