Bupati Nunukan Beber Kendala 32 OPD Soal Pembiayaan, Asmin Laura: ASN Harus Siap Bekerja

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan beber kendala 32 OPD soal pembiayaan, Asmin Laura: ASN harus siap bekerja.

Bupati Nunukan Asmin Laura beber kendala 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan daerah yakni soal pembiayaan.

Hal itu diungkapkan oleh Asmin Laura seusai memimpin rapat kerja perangkat daerah perihal standar pelayanan minimal (SPM) setiap OPD di Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Babak Baru Kasus Video Syur Gisel & Nobu, Polisi Berencana Olah TKP di Medan, Ahli Turut Diperiksa

Baca juga: Dijaga Ketat Polisi, Lagi 4.120 Vaksin Corona Tiba di Kaltara, Ini Rincian untuk Tiga Kabupaten

Baca juga: DLH Malinau Usul Kantor Perwakilan PLTA Kayan Mentarang Dibentuk, Serap Aspirasi Warga Terdampak

"Keluhan setiap OPD masih seputar pembiayaan kegiatan. Sisanya bersifat pembinaan kepada masyarakat. Misalnya kurang kesadaran masyarakat untuk mengecek persalinan. Kemudian masih ada anak yang tidak sekolah. Jadi lebih kepada pembinaan," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Selasa (26/01/2021), pukul 14.00 Wita.

Menurut Asmin Laura, setiap OPD memiliki rumusan baku terkait SPM. Namun perlu konsisten dalam menjalankan indikator pemenuhan SPM.

"Tinggal OPD menjalankan secara konsisten atau tidak untuk mengikuti arahan dari SPM itu. Jadi yang menjadi kendala selama ini yaitu keuangan daerah. Banyak indikator yang perlu intervensi pembiayaan," ucapnya.

Bertumpu pada visi agrobisnis, Asmin Laura meminta kepada setiap OPD untuk fokus dalam bekerja sehingga SPM yang sudah ada dapat terpenuhi.

"Kan kita harus membagi anggaran sesuai target visi misi ke depan. Tapi saya lebih menekankan kepada OPD agar memenuhi SPM, maka harus fokus. Kalau ada anggaran, ya harus bisa memenuhi indikator SPM itu.

Untuk intervensi pembiayaan kalau dibutuhkan pembiayaan. Namun sepanjang tidak membutuhkan pembiayaan ya bisa bekerja seperti biasa saja. Dengan catatan harus fokus dengan item atau indikator SPM itu," tutur Asmin Laura.

Baca juga: IPW Pesimis Kapolri Baru Listyo Sigit Wujudkan Janji, Neta S Pane: Kapan Pelaksanaannya tak Jelas

Baca juga: Dugaan Kasus Rasis Ambroncius Nababan ke Natalius Pigai, Pakar HTN Refly Harun Beri Sorotan Keras

Baca juga: Dijodohkan Netizen dengan Reza Rahardian, Ini Pengakuan Prilly Latuconsina

Asmin Laura mengaku, selama pandemi Covid-19 SPM di setiap OPD berjalan baik, namun ada aturan yang tiba-tiba harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

"Seperti pelayanan di Posyandu harus rutin, tapi saat pandemi warga jadi banyak takut keluar ke Posyandu. Posyandu juga rata-rata tutup karena ada arahan pemerintah pusat bahwa Posyandu harus ditutup dulu.

Solusinya yang ditawarkan jemput bola. Sementara sumber daya manusia kita, fokus pada penanganan Covid-19. Puskesmas layani pasien Covid-19 di lapangan. Jadi tentu ada tantangan, tapi yang paling penting Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap bekerja. Apa yang menjadi target pelayanan mereka harus berusaha untuk memenuhi itu," ujarnya.

4 OPD Jadi Prioritas APBD 2021

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setkab Nunukan, Hasan Basri Mursali, mengatakan distribusi anggaran untuk setiap OPD di Nunukan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati.

"Kalau APBD kita tetap tidak ada perubahan. Bisa saja berbeda dari angka APBD tahun sebelumnya. Tapi yang jelas distribusi ke OPD berbeda-beda menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati serta plot anggaran yang tidak bisa diganggu gugat. OPD yang sesuai visi misi Bupati seperti Pertanian, Perikanan, Perdagangan, dan Perindustrian," ungkapnya.

Baca juga: IPW Pesimis Kapolri Baru Listyo Sigit Wujudkan Janji, Neta S Pane: Kapan Pelaksanaannya tak Jelas

Baca juga: Dugaan Kasus Rasis Ambroncius Nababan ke Natalius Pigai, Pakar HTN Refly Harun Beri Sorotan Keras

Baca juga: Dijodohkan Netizen dengan Reza Rahardian, Ini Pengakuan Prilly Latuconsina