Listyo Sigit Jabat Kapolri, Anak Buah Prabowo di Nunukan Minta Prioritaskan Perbatasan RI-Malaysia

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anak buah Prabowo Subianto di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) minta kepada Kapolri baru untuk memprioritaskan keamanan di perbatasan RI-Malaysia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (27/01/2021).

Jendral Listyo Sigit Prabowo itu dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Baca juga: Pemberlakuan PPKM, Satpol PP Kaltara Sebut Pemberian Sanksi Bukan Tujuan

Baca juga: Jembatan Jelarai Bulungan Akan Ditutup, Warga Desa Sekitar Berencana Buat Tambangan

Baca juga: Fenomena Dentuman Misterius Sepanjang Tahun 2021, Tak Cuma Sekali, Benarkah Meteor Jatuh?

Seusai dilantik, orang nomor satu di korps baju coklat itu, sempat menyebut dirinya akan melakukan transformasi dan mendorong Polri untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan hukum.

Bahkan dia tegaskan Polri harus menjadi lembaga yang bebas pungli dan cepat merespon permasalahan internal maupun ekternal.

Mendengar hal itu, anggota DPRD Nunukan Komisi II, Nursan, berharap Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dapat memprioritaskan pengamanan di Kabupaten Nunukan.

Bagaimana tidak, Nunukan yang berada di ujung perbatasan RI-Malaysia itu, kerap kali menjadi tempat penyelundupan narkoba dari Tawau, Malaysia.

"Saya berharap kepada Kapolri baru dapat memprioritaskan pengamanan di Kabupaten Nunukan. Sampai detik, Kabupaten Nunukan dikenal menjadi tempat penyelundupan narkoba dari Malaysia. Utamanya melalui Kecamatan Sebatik," kata kader Gerindra, Nursan kepada TribunKaltara.com, Sabtu (30/01/2021), pukul 15.00 Wita.

Tak hanya itu, Nursan juga mengaku Nunukan menjadi pelintas TKI ilegal yang bekerja di Malaysia.

"Selain narkoba, Nunukan jadi pelintas TKI ilegal. Ini bukan hanya tugas imigrasi tapi harus jadi atensi semua stakeholder, termasuk Kepolisian. Sampai sekarang belum ada solusi. Kalau mau tutup penyebrangan ilegal ya direalisasikan. Jangan bilang tutup tapi tetap terbuka. Stakeholder di perbatasan harus ambil peran," ucapnya.

Nursan katakan, dirinya tak melarang TKI bekerja ke Malaysia, namun perlu melengkapi dokumen paspor yang legal.

"Saya tidak larang TKI ke Malaysia. Tapi wajib punya dokumen Paspor. Jadi kalau di negara orang diperlakukan tidak baik, maka ada legal standing untuk mengaduh ke Konsulat RI di Tawau," tutur Nursan.

Menurut Nursan, dari segi jumlah personel kepolisian di Kabupaten Nunukan sudah terbilang cukup.

Namun, tingkat kenyamanan dan ketertiban di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana.

"Kalau personel Kepolisian saya rasa cukup. TNI juga sudah membantu. Tapi belum bisa menjamin rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kalaupun personel Kepolisian mau ditambah ya Alhamdulillah, sepanjang itu memberikan rasa keamanan dan kenyamanan. Kemudian apakah political will mereka benar-benar ingin dijalankan," ujarnya.