Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Sidang Sengketa Pilkada Nunukan, Hakim MK Putuskan Menolak Petitum Dani Iskandar - Muhammad Nasir

Sidang sengketa Pilkada Nunukan, Hakim Mahkamah Konstitusi putuskan menolak petitum Dani Iskandar - Muhammad Nasir.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Febrianus Felis
Ilustrasi - Pasangan calon nomor urut 1, Asmin Laura-Hanafiah dan Pasangan calon nomor urut 2, Dani Iskandar-Muhammad Nasir, saat debat publik Pilbup Nunukan belum lama ini (TribunKaltara.com / Febrianus Felis) 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Sidang sengketa Pilkada Nunukan, Hakim Mahkamah Konstitusi putuskan menolak petitum Dani Iskandar - Muhammad Nasir.

Tok! begitulah bunyi palu Hakim Ketua Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengakhiri kekisruhan politik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (17/02/2021), pukul 18.16 Wita.

Sengketa Pilkada Nunukan 2020 di MK berakhir hari ini, pasalnya permohonan dengan nomor perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021 yang ajukan oleh Pemohon pada Jumat (18/12/2020) pukul 21.29 WIB tak dapat diterima oleh MK.

Baca juga: 8 WNI Ditahan Polis Malaysia Akhirnya Dipulangkan, Pemkab Nunukan Minta Pemerintah Pusat Lakukan Ini

Baca juga: Oknum ASN Nunukan Bawa Sabu dari Malaysia, Dibekuk Polisi di Pelabuhan, Ngaku Disuruh Suami di Lapas

Baca juga: Setahun Mengajar di Perbatasan RI-Malaysia, 6 Pengajar Pamit ke Pemkab Nunukan, Temui Asmin Laura

Dalam hal ini selaku Pemohon Dani Iskandar-Muhammad Nasir. Keduanya menggugat KPU Kabupaten Nunukan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Diketahui, kedudukan KPU Nunukan selaku Termohon. Adapun Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Bupati Nunukan Asmin Laura-Hanafiah. Sementara, Bawaslu Nunukan sebagai pihak pemberi keterangan.

Namun, dari pembuktian hukum dan fakta persidangan di MK, Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

"Pemohon dalam petitum memohon pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.30 Wita. MK berwenang mengadili permohonan pemohon aquo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum," kata Hakim Daniel Yusmic membacakan hasil ketetapan MK.

Tak hanya itu, Daniel Yusmic juga menyampaikan petitum Pemohon yang mengatakan Pihak Terkait telah melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya saat Pilkada tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Pemohon menduga pada saat penyelenggaraan Pilkada, Pihak Terkait melakukan money politic dengan memanfaatkan dana APBD Nunukan untuk diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara.

Bahkan, Pemohon menduga Termohon dan jajarannya sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved