Polemik Partai Demokrat

Skenario Jokowi Copot Moeldoko Dibeber Pengamat, SBY dan AHY Bisa Langgeng di Partai Demokrat

Berikut skenario Jokowi copot Moeldoko dari kursi Kepala Staf Kepresidenan ( KSP), pengamat beber SBY dan AHY bisa langgeng di Partai Demokrat.

Kolase TribunKaltara.com via CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com dan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAH
KSP, Moeldoko dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Kolase TribunKaltara.com via CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com dan WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAH) 

TRIBUNKALTARA.COM - Berikut skenario Jokowi copot Moeldoko dari kursi Kepala Staf Kepresidenan ( KSP), pengamat beber SBY dan AHY bisa langgeng di Partai Demokrat.

Polemik Partai Demokrat menjadi sorotan pemerhati politik di tanah air, lantaran melibatkan orang kepercayaan Presiden Jokowi, Moeldoko.

Polemik Partai Demokrat kian memanas lantaran Moeldoko berani mengambil alih partai yang dipimpin mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

Tak sedikit yang menyuarakan agar Moeldoko segera dicopot dari KSP lantaran caranya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat, tidak etis.

Terkait hal tersebut, pengamat politik Hendri Susilo membeberkan skenario Jokowi bisa copot Moeldoko.

Dalam hal ini, SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) berperan penting untuk mempengaruhi Jokowi.

Hendri Susilo menilai Moeldoko berani menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, hanya karena tujuan untuk jangka pendek dalam karier politiknya.

Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko telah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Langgar Aturan Partai, DPC Demokrat Bulungan Tegaskan Tolak Ketum Moeldoko Versi KLB Sibolangit

Eks Panglima TNI, Moeldoko saat memberikan pidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di KLB, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (05/03/2021). (Kolase TribunKaltara.com / Kompas TV
Eks Panglima TNI, Moeldoko saat memberikan pidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di KLB, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (05/03/2021). (Kolase TribunKaltara.com / Kompas TV (Kolase TribunKaltara.com / Kompas TV)

Eks Panglima TNI, Moeldoko terpilih melalui suara terbanyak dengan mengalahkan kandidat lainnya yakni Marzuki Alie.

Pengamat Politik dari Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio menilai, kisruh yang terjadi di Partai Demokrat hanya bertujuan untuk jangka pendek.

“Jadi dalam sebuah negara ya memang partai politiknya berperan dalam perebutan kekuasaan."

"Maka akan sering terjadi upaya perebutan kekuasaan melalui partai politik atau skenario penguatan kekuasaan melalui parpol,” terang Hendri saat diwawancara Jurnalis KompasTV Maharani, Minggu (7/3/2021).

“Di Australia pernah terjadi."

"Saat kepemimpinan berlangsung kemudian diubah ketua parpol yang merupakan perdana menteri."

"Akhirnya terjadi pergantian kekuasaan parpol.” tambahnya.

Namun ia menilai, untuk kasus di Partai Demokrat ini berbeda karena ada nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Tapi apa yang terjadi pada Demokrat agak spesial menurut saya."

"Ini karena persepsi publik melalui lembaga survei lain sepakat, bahwa Demokrat adalah SBY, SBY adalah Demokrat.”

Partai Demokrat dan keluarga SBY. (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews)
Partai Demokrat dan keluarga SBY. (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews) (Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews)

Baca juga: AHY Roadshow ke Lembaga Negara, Temui Menkopolhukam Mahfud MD Adukan KLB Demokrat Versi KSP Moeldoko

“Jadi saat orang lain akan men-takeover Demokrat, itu menurut saya tidak ada rencana jangka panjang untuk membesarkan Demokrat, namun justru akan mengecilkan Demokrat.” jelas Hendri.

Jika benar kudeta Partai Demokrat ini untuk jangka pendek, lalu apa tujuan Moeldoko mau menerima jabatan sebagai ketua umum?

Tentunya apabila menjadi ketua umum di salah satu partai terbesar di Indonesia, ada peluang untuk maju di Pilpres 2024.

Hendri mengatakan tujuan Moeldoko di Demokrat ialah untuk memuluskan beberapa undang-undang yang sedang diperjuangkan pemerintah atau jabatan sebagai menteri apabila terjadi reshuffle.

“Apa tujuan? Tujuan jangka pendek yaitu untuk memperkuat koalisi atau memuluskan beberapa UU yang akan diperjuangkan pemerintah.”

Ia mengatakan Moeldoko konyol apabila mau menerima jabatan Ketum Partai Demokrat jika tidak ada garansi untuk lancarnya rencana dia ke depan.

Baca juga: Tak Yakin Hanya Ambisi Moeldoko, Pengamat Bongkar Motif Lain Kudeta Partai Demokrat, Bukan Nyapres?

Moeldoko agak konyol kalau belum mendapatkan kepastian atau garansi akan mulusnya rencana dia.”

“Misal untuk SK Kumham atau bisa saja apabila ada reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia bisa dipilih menjadi menteri."

"Sehingga posisi dia sebagai Ketum Demokrat akan lebih solid untuk mempengaruhi DPD DPC Demokrat untuk mendukung dirinya,” paparnya.

Hendri juga mengingatkan, Moeldoko bisa saja ditendang dari pemerintahan apabila skenario ini gagal terwujud.

“Nah skenario ini bisa bubar total bila ada kesepakatan politik antara SBY dan Jokowi yang mengatakan SBY atau Partai Demokrat dengan Ketum AHY akan mendukung pemerintahan walaupun tanpa kursi menteri.”

Baca juga: AHY & Moeldoko Bakal Datangi Kantor Yasonna, Elite Demokrat Pamer Massa: Musuh Sudah Teridentifikasi

“Kalau kesepakatan terjadi maka Demokrat akan kembali ke SBY dan karier politik Pak Moeldoko juga akan selesai.”

“Jadi kalau ada reshuffle bukan diangkat jadi menteri tapi justru akan dikeluarkan dari kabinet,” pungkas Hendri

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV dengan judul "Pengamat: Kudeta Partai Demokrat Hanya untuk Tujuan Jangka Pendek,"
https://www.kompas.tv/article/153273/pengamat-kudeta-partai-demokrat-hanya-untuk-tujuan-jangka-pendek?page=all
Sumber: Kompas TV
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved