Polemik Partai Demokrat

Jhoni Allen Pede Demokrat Versi KLB Sibolangit Bakal Disahkan Pemerintah: Saya Yakin 100 Persen

Jhoni Allen pede Partai Demokrat versi KLB Sibolangit bakal disahkan pemerintah: saya yakin 100 persen.

Editor: Amiruddin
Kolase TribunKaltara.com / Tribunnews
Jhoni Allen pede Partai Demokrat versi KLB Sibolangit bakal disahkan pemerintah: saya yakin 100 persen. 

TRIBUNKALTARA.COM - Jhoni Allen pede Partai Demokrat versi KLB Sibolangit bakal disahkan pemerintah: saya yakin 100 persen.

Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan Moeldoko hingga saat ini terus berlanjut.

Teranyar, Demokrat kubu Moeldoko pede bakal mendapat pengesahan dari pemerintah.

Hal itu diungkapkan Sekjen Demokrat versi KLB Sibolangit, Jhoni Allen, setelah hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum diserahkan kepada Menkumham.

Sebelum Demokrat kubu Moeldoko mendatangi kantor Menkumham, AHY bersama elite Demokrat se-Indonesia telah lebih dulu menyambangi kantor anak buah Megawati Soekarnoputri tersebut.

AHY datang menyerahkan sejumlah dokumen, dan mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Putra SBY tersebut juga menyebut KLB Sibolangit ilegal karena tidak sesuai konstitusi Partai Demokrat.

Baca juga: Jenderal Polisi Jawab Tudingan Pernah Diajak Moeldoko dan Marzuki Alie Masuk Partai Demokrat

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) diyakini akan mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB ) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keyakinan itu disampaikan Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun.

"Tanpa mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin 100 persen. Tapi kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Jhoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Jhoni mengklaim, KLB Demokrat akan disahkan Kemenkumham karena penyelenggaraannya telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hasil KLB itu merupakan kepentingan para kader yang selama ini hak-haknya dirampas.

"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin, kalau tidak yakin saya tidak akan melakukan itu karena itu bukan untuk kepentingan individu. Ini adalah kepentingan kader Demokrat dari sabang sampai Merauke di mana hak-haknya diamputasi," ujarnya.

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) mengaku telah menerima hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved