TERUNGKAP! Menkumham Yasonna Laoly Sebut Telah Terima Permohonan Demokrat Kubu KSP Moeldoko di DPR

TRIBUNKALTARA.COM - Terungkap! Menkumham Yasonna Laoly sebut telah terima permohonan Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko di DPR RI.

Saat yang ditunggu-tunggu oleh publik soal polemik Partai Demokrat, yakni penyampaian permohonan Partai Demokrat kubu Kepala Staf Presiden ( KSP ) Moeldoko, kepada Kemenkumham akhirnya telah terjadi.

Hal tersebut, disamaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat ( RDP ), dengan DPR RI.   

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, akan meneliti seluruh dokumen yang disampaikan oleh Partai Demokrat kubu Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Baca juga: DPC Demokrat Bulungan Pastikan Solid, Tegas Tolak Moeldoko Sebagai Ketum Versi Kongres Luar Biasa

Baca juga: Kelakar Yasonna saat Didoakan Anak Buah AHY di Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Ikut Disinggung   

Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna Laoly menyinggung soal kisruh Partai Demokrat saat rapat bersama DPR RI.

Diketahui, Partai Demokrat yang diakui Pemerintah saat ini masih dipegang Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Meski demikian, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB) Deli Serdang sudah memasukkan permohonan ke Kemenkumham.

Diketahui, dari hasil KLB, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih sebagai Ketum.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh.

"Pada kesempatan ini Komisi III DPR RI perlu mendapatkan penjelasan Kementerian Hukum dan HAM terkait target kinerja selama tahun 2020 serta apa program prioritas yang telah berhasil dilaksanakan dan apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini," kata Pangeran membuka rapat, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Kemudian, saat Yasonna menjelaskan sejumlah isu yang ramai diperbincangkan publik, dia menyinggung status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore.

Selain itu, Yasonna sempat menyinggung permasalahan dan konflik yang dialami Partai Demokrat.

Baca juga: Seruan Nyaring Gatot Nurmantyo soal Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko Rusak Etika Moral Prajurit TNI

Baca juga: Jenderal Polisi Jawab Tudingan Pernah Diajak Moeldoko dan Marzuki Alie Masuk Partai Demokrat

"Kami akan sampaikan tentang permasalahan kewarganegaraan Bupati Raijua atas nama Orient masalah kewarganegaraan.

Tentunya Pak Santoso juga barangkali ada masalah internal di Partai Demokrat.

Masalah Partai Demokrat. Ini Pak Benny yang lebih dulu apa?
Yang mana dulu terserah aja," kata Yasonna Laoly.

"Saya ingin sampaikan karena saya barangkali yang soal Demokrat nanti biar dipertanyakan saja," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso juga menyinggung soal konflik di partainya.

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu yakin Menkumham akan objektif dalam menangani kasus di Demokrat.

"Yang pertama saya ingin sampaikan kita belum tanya dulu soal KLB Deli Serdang karena kita yakin pak menteri akan objektif menilai atas apa yang terjadi di Demorkat saat ini," kata Santoso.

Demokrat versi KLB serahkan daftar kepengurusan

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah diajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Yasonna saat dihubungi Tribunnews, Selasa (16/3/2021).

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai.

Baca juga: Masih Ingat Eks Kapolri Idham Azis? Menguat Jadi Pengganti Moeldoko, Bersaing dengan 3 Jenderal TNI

Baca juga: Manuver AHY di Tengah Polemik dengan Moeldoko soal Partai Demokrat, Minta Petunjuk ke Jusuf Kalla

Selain itu pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan Demokrat hasil KLB Sibolangit.

"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.

"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.

Jangan Tuduh Pemerintah

Melansir Tribunnews.com Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Pihaknya menyayangkan tuduhan yang tak mendasar kepada pemerintah soal konflik internal partai tersebut.

"Kami sangat menyesalkan selama ini adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada pemerintah kita oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh pemerintah terlibat di dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

"Kami sangat menyayangkan itu, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai," jelasnya.

Muhammad Rahmad menyampaikan sudah ada aturan untuk menyelesaikan konflik internal di partai politik.

"Aturan cara menyelesaikan konflik internal partai sudah ada pakemnya," tegas dia.

Tudingan Amien Rais

Sebelumnya, politikus senior, Amien Rais menyebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat dukungan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, tanpa dukungan dari sosok yang disebut 'Lurah', Moeldoko tak akan berani maju.

"Saya enggak mencampuri partai lain, saya khusus Moeldoko saja ini."

Baca juga: Moeldoko Muncul Pakai Topi Biru, Sempat Menghilang usai Jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB

"Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak yakin Moeldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari 'Lurah' kita itu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/3/2021).

"Jadi sampai sekarang belum terucapkan satu patah kata pun," lanjutnya.

Amien Rais lalu menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum buka suara soal Moeldoko yang terlibat kudeta Partai Demokrat.

"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."

"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.

Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.

"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."

"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."

"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official