Polemik Partai Demokrat
Blak-blakan Moeldoko Usai Lengserkan AHY: Saya Tidak Pernah Mengemis untuk Dapat Pangkat dan Jabatan
Blak-blakan Moeldoko Usai lengserkan AHY: saya tidak pernah mengemis untuk dapat pangkat dan jabatan.
lihat foto
Sebab Moeldoko tak meminta izin sang istri.
Baca juga: Pengurus Demokrat Kubu Moeldoko Segera Diumumkan, Nazaruddin Bendahara Anas Urbaningrum Bergabung?
Selain itu ia juga sengaja tak memberi tahu Jokowi, lantaran tak ingin membebani Presiden.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden. Saya juga khilaf, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga," ujarnya.
Iapun dengan tegas meminta persoalan Partai Demokrat tak perlu menyeret nama Presiden.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," katanya.
Optimis dapat SK Kemenkumham
Partai Demokrat kubu Moeldoko optimistis mendapatkan Surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Rasa optimistis itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id bertajuk 'Menusuk Jantung SBY! Kubu Moeldoko Menyerang Lewat Hambalang', Minggu (28/3/2021).
"Minggu depan kita akan mendapatkan SK dari Kemenkum mudah-mudahan," ucap Rahmad.
Rahmad meyakini, Kemenkumham akan menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Baca juga: Sindiran Menohok Anak Buah AHY Seusai Marzuki Alie Cabut Gugatan, Sebut Demokrat Kubu Moeldoko Takut
Setelah menjadi ketua umum, Moeldoko bakal berbenah Rahmad meyakini Kemenkumham akan memenangkan Moeldoko.
Setelah menjabat pucuk pimpinan tertinggi Demokrat, Moeldoko bakal membenahi partai berlambang Mercy itu.
"DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko ini akan mengadakan konsolidasi nasional merangkul semua pihak baik di daerah kabupaten kota," ucap Rahmad.
Minta maaf ke Jokowi
Partai Demokrat kubu Moeldoko menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis.
Ia mengatakan, kegaduhan tersebut terjadi karena narasi yang menyesatkan dari Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang sangat menyesatkan," katanya.
"Antara lain menuduh pemerintahan Presiden Jokowi dan istana terlibat."
"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale."
"Menuduh kudeta terhadap Partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," jelas Muhammad Rahmad.
Selain itu, menurutnya, Partai Demokrat kubu AHY dan SBY seakan-akan menjadi korban dalam kegaduhan tersebut.
"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," lanjutnya.
Baca juga: Tolak KLB Demokrat Moeldoko, Yansen TP Datangi Polda Kaltara, Anak Buah AHY di Bulungan Lakukan Ini
Baca juga: Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko Sudah Serahkan Hasil KLB ke Kemenkumham, Ini Tanggapan Yansen TP
Rahmad juga menyinggung soal perlakuan SBY dan AHY pada kader Partai Demokrat di daerah.
"SBY dan AHY telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan pemecatan," ujarnya.
"Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita."
"Di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas jubir Demokrat kubu Moeldoko itu.
(*)
Berita tentang Polemik Partai Demokrat
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
