Di Nunukan, Kemlu Jelaskan 3 Pola Kepulangan WNI Kembali ke Tanah Air Mendapat Teguran Kepala BNPB

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Di Nunukan, Kemlu jelaskan 3 pola kepulangan WNI kembali ke tanah air mendapat teguran Kepala BNPB.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui pejabat fungsional, Djati Ismojo menjelaskan 3 pola kepulangan WNI kembali ke tanah air mendapat teguran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo.

Diketahui, Letjen TNI Doni Monardo bertandang ke Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (30/03/2021), tadi malam.

Baca juga: Usai Curhat di Hadapan Kepala BNPB Doni Monardo, Bupati Nunukan Akui Mendapatkan Respon Ini

Baca juga: Kunjungi Nunukan Kaltara, Kepala BNPB Doni Monardo Minta Larangan Mudik Lebaran Idul Fitri Dipatuhi

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Kaltara, Kepala BNPB Doni Monardo Janjikan Mesin PCR untuk Nunukan dan Malinau

Kehadiran Doni Monardo di Bumi Penikindi Debaya itu untuk mengoptimalkan peran penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh satgas provinsi maupun kabupaten.

Dalam rapat itu, Djati Ismojo mengatakan dirinya merasa lega usai mendengarkan laporan Jubir Satgas Covid-19 Nunukan.

Pasalnya, tak ada kluster penyebaran Covid-19 dari luar negeri, utamanya Malaysia.

Mengingat angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak Malaysia melakukan lockdown, terbilang tinggi.

"Saya merasa lega, karena tidak ada kluster luar negeri di Nunukan. Yang ada hanya kluster keluarga, perusahaan, dan lain-lain. Padahal lalu lintas PMI ke Indonesia sejak Malaysia lockdown, terbilang tinggi," kata Djati Ismojo dalam rapat tadi malam.

Ia menjelaskan, 3 pola kepulangan WNI dari Sabah, Malaysia yaitu melalui jalur deportasi, jalur kepulangan mandiri atau repatriasi, dan jalur tikus alias ilegal.

"Kepulangan yang resmi itu hanya deportasi dan mandiri. Saat pandemi Covid-19, kebijakan dari Pemerintah Sabah tidak akan memberikan izin kepada warga asing untuk keluar. Yang diizinkan hanya warga asing atau WNI yang stranded atau mereka yang sudah lebih dari setahun berada di Sabah, namun karena pelabuhan resmi ditutup, sehingga tidak bisa pulang kembali ke tanah air," ucapnya.

Bahkan, kata Djati Ismojo, konsulat RI di Tawau kerap kali memberikan bantuan untuk mendatangkan kapal ke Tawau agar bisa membawa pulang WNI yang terkandas di Tawau, Malaysia.

"Hingga kini sudah ada 7 tahap. Sebanyak 900 lebih WNI yang sudah dipulangkan melalui pola deportasi. Sisanya masih ada 100 orang di Sabah," ujarnya.

Sementara itu, menurutnya, warga yang pulang melalui repatriasi atau kepulangan mandiri, sebagian besar tidak membawa surat keterangan negatif Covid-19 atau PCR.

Lantaran, berasalan tak punya uang, akibat lama tertahan di Malaysia dan tidak memiliki pekerjaan.

"Sebagian besar WNI yang pulang mandiri itu yang tak punya hasil PCR Swab. Karena mengaku tak ada uang untuk itu. Kalau yang deportasikan ditanggung Konsulat RI di Tawau," tuturnya.

Sementara itu, kepulangan WNI melalui jalur 'tikus' juga terbilang banyak.

"Mereka biasa berbondong-bondong ikut samping pada saat jelang Idul Fitri atau pada akhir tahun. Mungin aparat keamanan di sini bisa lebih ketat pengamanannya," ungkapnya.

Pernyataan itu membuat Doni Monardo menimpali. Lantaran, menurut Doni Monardo baik kepulangan melalui jalur resmi maupun ilegal harus mendapat atensi Konsulat RI di Tawau.

Baca juga: Info BMKG Rabu 31 Maret 2021, Waspada Cuaca Ekstrem pada 4 Wilayah di Nunukan Hari Ini

Baca juga: Gaji Ketua RT di Kabupaten Nunukan Sempat Tertunggak 3 Bulan, Bupati Asmin Laura Beber Alasannya

Baca juga: 525 Formasi PPPK Belum Disetujui BKN, Kepala BKPSDM Nunukan Prakirakan 50 Persen dari Diusulkan

"Bapak kami undang agar komunikasi dengan Konsulat RI diTawau, agar jangan sampai ada WNI lagi yang pulang lewat jalur 'tikus'," imbuh Doni Monardo menimpali.

Lanjut Doni Monardo, ia berharap TNI-Polri lebih optimal dalam melakukan pengawasan di jalur-jalur 'tikus' yang biasa dilalui PMI ataupun WNi.

"Saya harap juga masyarakat bisa kembali ke tanah air tidak melalui jalur tikus. Bagaimana caranya mau ilegal atau tidak ilegal, harus kita ketahui. Itu WNI maka kita wajib urus. Semua harus dikomunikasikan. Tidak ada lagi nyuri-nyuri lewat jalur 'tikus'. Kalau dia positif Covid-19 ke kampung halaman lalu nulari yang rentan, itu bisa fatal. Apalagi di kampung ketemu ada yang komorbit," pungkasnya saat dikonfirmasi, Rabu (31/03/2021), siang.

Penulis: Febrianus Felis

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official