Polemik Partai Demokrat

Ali Mochtar Ngabalin Pasang Badan untuk Moeldoko, Peringatkan SBY usai KLB Partai Demokrat Ditolak

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Ali Mochtar Ngabalin pasang badan untuk Moeldoko, peringatkan SBY usai KLB Partai Demokrat ditolak.

Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com/Tsarina Maharani dan Tribunnews/Herudin
Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY. (Kolase TribunKaltara.com / Kompas.com/Tsarina Maharani dan Tribunnews/Herudin) 

Di sisi lain, Pemerintah sudah mengambil sikap melalui penolakan Kemenkumhan.

"Kalau kemarin sikap Pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu.

Kalau Pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang Pemerintah gunakan," ucap Ngabalin.

"Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira, siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu," kata dia.

Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ( KOLASE TRIBUNKALTARA.COM )
Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. ( KOLASE TRIBUNKALTARA.COM ) (KOLASE TRIBUNKALTARA.COM)

Baca juga: Menkumham Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Kubu Moeldoko Tak Diam, Isyaratkan Melawan di Pengadilan

Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB).

Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle agar Moeldoko tidak menjadi beban politik bagi Pemerintah.

"Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Reaksi Tak Terduga Marzuki Alie usai Pemerintah Tolak KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Siap Kalah

Kemenkumham sebelumnya telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan persnya, Rabu (31/3/2021).

Kubu AHY Siap Dukung Moeldoko di Pilgub DKI

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut, pihaknya memberi kesempatan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk gabung dengan partainya.

Dengan syarat, Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu diungkapkan Rachland melalui akun Twitter-nya, setelah pemerintah secara resmi tolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat versi Moeldoko, Rabu (31/3/2021).

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono," tulisnya, @RachlandNashidik, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Demokrat Hasil KLB Ditolak Pemerintah, DPC Demokrat Solo: Kami Bersujud Syukur

Baca juga: Pengesahan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak Kemenkumham, Anissa Pohan Sujud Syukur

Baca juga: Saling Serang Kubu AHY & Moeldoko Berlanjut, Sama-sama Akan Tertibkan Demokrat, Sebut Putra SBY Ini

Bahkan, kata Rachland, partainya akan bantu Moeldoko maju jadi Gubernur DKI Jakarta, jika ingin.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved