Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Larangan Mudik 2021, Berikut Pengecualian Bagi Calon Penumpang di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau

Peniadaan mudik lebaran 2021 efektif diberlakukan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Berikut pengecualian calon penumpang yang boleh melakukan perjalanan

tribunkaltara.com
Aktivitas penerbangan di landasan pacu Bandara Kolonel RA Bessing, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Peniadaan mudik lebaran 2021 efektif diberlakukan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Berikut pengecualian calon penumpang yang boleh melakukan perjalanan.

Hal tersebut dijabarkan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 RI Nomor 13/2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Berlaku tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), tapi mencakup seluruh masyarakat di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Demikian halnya untuk pengguna jasa penerbangan di Bandara Kolonel RA Bessing Malinau.

Baca juga: ASN Kaltara Mau Mudik Lebaran Idul Fitri 2021? Gubernur Zainal Arifin Paliwang Ancam Jatuhkan Sanksi

Baca juga: Pemerintah Larang Masyarakat Mudik, Dishub Kaltara Pastikan Operasional Damri Stop Layani Penumpang

Kepala Seksi Teknis Operasi Bandara Kolonel RA Bessing Malinau, Heru Sukmana mengatakan operasional penerbangan mengacu langsung pada surat edaran tersebut.

"Kalau UPBU, aturannya langsung dari pemerintah pusat. Jadi berdasarkan SE tersebut. Hanya penumpang dengan kriteria khusus yang boleh melakukan perjalanan," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Rabu (28/4/2021).

Tema Mata Najwa Shihab, Rabu 14 April 2021, bahas larangan mudik lebaran Idul Fitri. (Kolase TribunKaltara.com / Instagram @najwashihab)
Tema Mata Najwa Shihab, Rabu 14 April 2021, bahas larangan mudik lebaran Idul Fitri. (Kolase TribunKaltara.com / Instagram @najwashihab) (Kolase TribunKaltara.com / Instagram @najwashihab)

Menurutnya, walaupun pemerintah telah memberlakukan peniadaan mudik lebaran, ada kriteria pelaku perjalanan yang diperbolehkan.

Pengecualian diberlakukan bagi kendaraan distribusi logistik dan pelaku perjalanan untuk keperluan nonmudik.

"Seperti pelaku perjalanan untuk perjalanan dinas, menjenguk keluarga yang sakit, kunjungan ke rumah duka, serta Ibu hamil, didampingi satu orang anggota keluarganya," katanya.

Baca juga: Lalingka Minta Hasil Investigasi Pencemaran Sungai Malinau Dibuka ke Publik, DLH:Kasus Sudah Selesai

Heru Sukmana mengatakan terkait penerapan pengecualian pelaku perjalanan, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan pemangku kebijakan di daerah.

Karena, dibutuhkan legalitas yang mengatakan bahwa calon pelaku perjalanan, memang benar-benar akan melakukan perjalanan nonmudik.

Seperti Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) atau bentuk legalitas lain yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

"Hal ini nanti akan dibicarakan dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Karena harus ada tanda atau surat bahwa calon penumpang memang berangkat untuk keperluan nonmudik, seperti SIKM atau surat-surat lainnya," ungkapnya. (*)

Penulis : Mohammad Supri

Penulis: Mohamad Supri
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved