Soal Batas Wilayah, Pemkab Berau Sepakat Dengan Kemendagri, Bulungan Tidak: Ada yang Dipertahankan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan sepakat dengan hasil kajian tim Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah antara Kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang mengikuti secara langsung rapat koordinasi (Rakor) pembahasan dan harmonisasi draf permendagri dalam rangka percepatan penegasan segmen batas wilayah II di Jakarta, Kamis (29/4/2021).

Rakor yang digelar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tersebut juga dihadiri jajaran Pemkab Bulungan, serta Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan Gamalis masing masing daerah sepakat untuk tidak bersepakat, karena mempertahankan batas yang telah ditetapkan berdasarkan data data yang dimiliki.

Kabupaten Berau telah memiliki data berdasarkan data yang dimiliki, begitu juga dengan bulungan yang memiliki batas wilayahnya.

Baca juga: Jalan dan Irigasi Senilai Rp13 Miliar Diserahkan ke Pemkab Nunukan, Kementerian PUPR: Pelihara Baik

"Dari sini tidak didapatkan kesepakatan antar kedua daerah,” tegasnya.

Sementara itu berdasarkan pemaparan yang dilakukan tim kemendagri, telah dihasilkan batas wilayah berdasarkan kajian yang dilakukan.

Tim kemendagri mengambil garis tengah dengan kajian berbagai sektor, baik ekonomi, hukum, sosial budaya maupun sektor lainnya.

Sehingga kajian ini menjadi alternatif bagi kedua daerah, Pemkab Berau ditegaskan Gamalis menerima apa yabg dipaparkan Tim Kemendagri, terlebih penegasan batas wilayah ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Prinsipnya Pemkab Berau tidak ingin berlama lama soal batas wilayah ini, agar investasi yang berada di kawasan tersebut bisa terlaksana dan bergerak cepat sehingga memberikan dampak ekonomi ke masyarakat disekitarnya," tuturnya.

Baca juga: Kepala Kantor Kemenag Bangga, Pemuda Tarakan Jadi Imam Masjid dan Guru Gaji di Uni Emirat Arab

"Ini juga sesuai dengan apa yang diingikan Presiden Jokowi agar memperlancar investasi di daerah. Jadi kami sepakat dengan tarikan garis yang ditetapkan Kemendagri dan ini juga telah konsultasi dengan tim dan ibu bupati,” pungkasnya.

Akan tetapi Pemkab Bulungan belum sepakat dengan hasil kajian dari tim Kemendagri, masih ada beberapa segmen batas yang dipertahankan.

Sehingga belum finalisasi penegasan batas ini, tim Kemendagri akan melakukan peninjauan lapangan mengingat penyelesaian batas wilayah ini ditarget selesai Juni mendatang.

“Kita sepakat dengan garis penegasan Kemendagri yang telah dipaparkan dan tidak sepakat jika kemudian ada perubahan tanpa persetujuan Pemkab Berau. Sudah tertuang didalam berita acara,” tegasnya.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya yang juga Kasubdit batas antar daerah Wilayah II Dirjen Bina Administrasi Kewilayah Kemendagri, Teguh Subarto, menjelaskan penyelsaian batas wilayah di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menjadi target penyelesaian dalam waktu dekat, termasuk batas Berau dan Bulungan.

Baca juga: Safari Ramadan di Sesayap, Wabup Hendrik Serahkan Bansos Pemkab Tana Tidung ke Masjid Baiturrahman