Pemkot Tarakan Dua Tahun Berturut-turut Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Ri

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Pemerintah Kota Tarakan kembali memperoleh opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Ini kali kedua Pemkot Tarakan mendapat opini WTP setelah tahun lalu juga mendapatkan predikat yang sama.

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LHP LKPD)  diserahkan pada Selasa (11/5/2022) kemarin  oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Kaltara Agus Priyono.

Wali Kota Tarakan dr Khairul menerima langsung penyerahan LHP LKPD didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tarakan Yulius Dinandus di Auditorium BPK-RI Kaltara, Jalan Mulawarman, Kota Tarakan.

Dengan raihan opini ini, artinya Pemkot  Tarakan dipandang berhasil dalam peningkatan akuntabilitas keuangan.

Itu terbukti melalui penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diungkapkan sesuai kewajaran. Dan juga  dipandang telah mampu melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif.

"Kami tentu bersyukur atas Opini WTP yang kembali dapat dipertahankan Pemkot Tarakan selama dua tahun berturut-turut," urai Wali Kota dr Khairul.

Apalagi lanjut Khairul, beberapa tahun sebelumnya Tarakan hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.

Di samping itu, hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK-RI juga berisi beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

"Kita berkomitmen akan segera menindaklanjutinya dan menyusun rencana aksi atas berbagai rekomendasi yang disampaikan," bebe Khairul.

Salah satunya akan memacu penyelesaian rekomendasi karena merupakan bagian komitmen Pemkot Tarakan dalam menyelenggarakan good governance.

"Rekomendasi ini, akan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam 60 hari ke depan," jelasnya.

Ke depan kata Khairul, Pemkot Tarakan terus berkomitmen untuk mempertahankan opini dan meningkatkan nilai pemeriksaan laporan keuangan.

Atas semua itu, ia  menyampaikan terima kasih kepada kepala perwakilan BPK RI dan seluruh jajarannya, termasuk Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan semua pihak yang terlibat dalam peningkatan akuntabilitaspenyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya berharap agar berbagai upaya ini dapat mempercepat terwujudnya Tarakan maju dan sejahtera melalui smart city," pungkasnya. (*)

Penulis: Andi Pausiah