Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

DPUPR Kaltara Usulkan 400 Hektar Lahan untuk Pusat Pemerintah Tana Tidung

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Kaltara akan mengajukan sekitar 400 Hektar lahan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan KTT

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Kabid Tata Ruang, DPUPR Kaltara, Panji Agung 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Kaltara akan mengajukan sekitar 400 Hektar lahan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung atau KTT.

Pengajuan ini dilakukan untuk mengalihkan penggunaan ruang, dari konsensi lahan dan hutan milik perusahaan, menjadi Areal Penggunaan Lain atau APL.

Nantinya proses peralihan menjadi APL akan diajukan kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan.

Baca juga: PN Tanjung Selor Sebut Dana Konsiyansi Pembebasan Lahan KBM Sudah Disalurkan, Ini Nominalnya

Baca juga: Kapolda Kaltara Sebut Pemkab Nunukan Dukung Pembangunan Mako Polair: Lahan Disiapkan Bupati

Hal tersebut diungkapkan Kabid Tata Ruang DPUPR Kaltara, Panji Agung, Senin (7/6/2021).

"Kita akan rapat dengan tim terpadu dari Pusat, dalam waktu dekat, nanti di sana kita akan usulkan terkait peralihan lahan di KTT," ujar Kabid Tata Ruang DPUPR Kaltara, Panji Agung.

Baca juga: BPN Bulungan Sebut, Perkembangan Pengadaan Lahan KBM Tanjung Selor Tunggu Proses Pengadilan Negeri

"Kalau di KTT, itu ada konsensi punya perusahaan, dan nanti kita komunikasikan dengan Kementerian Kehutanan," tambahnya.

Menurut Panji Agung, bila kawasan konsesi perusahaan bisa dialihkan menjadi APL, maka dapat dilakukan pembangunan pusat pemerintahan di KTT.

Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahi Ali-Hendrik, dalam kegiatan gerakan penanaman Perdana dalam rangka Pengentasan Daerah Rawan Pangan/ Pertanian Keluarga (PDRP/PK) yang berada di lahan pertanian Kelompok Tani TAKAU, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara, Senin (24/5/2021). (HO/Diskominfo KTT)
Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahi Ali-Hendrik, dalam kegiatan gerakan penanaman Perdana dalam rangka Pengentasan Daerah Rawan Pangan/ Pertanian Keluarga (PDRP/PK) yang berada di lahan pertanian Kelompok Tani TAKAU, Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara, Senin (24/5/2021). (HO/Diskominfo KTT) (HO/Diskominfo KTT)

"Nanti kalau sudah APL sudah bisa didirikan pembangunan pusat pemerintahan," katanya.

Dirinya berharap, rapat bersama tim terpadu oleh pemerintah pusat, dapat menghasilkan Surat Keputusan atau SK pada tahun ini.

Baca juga: Beda dengan Gubernur Zainal Paliwang, DPUPR Perkim Kaltara Sebut Lahan Kota Baru Mandiri Layak

"Tahun ini diusahakan sudah ada SK nya, sehingga bisa kita segerakan lakukan pembangunan pusat pemerintahan," katanya.

Ditanyakan mengenai lokasi pusat pemerintahan, dirinya mengungkapkan, areal pusat pemerintahan akan berada di sekitar kawasan Bundaran Haji Undunsyah atau Bundaran HU.

"Nanti di sekitar bundaran di sana, karena di sekitar itukan semuanya masih kawasan hutan," tuturnya.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved