Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

PT Migas Kaltara Jaya Terus Berlari ‘Kejar’ Participating Interest 10 Persen untuk Kalimantan Utara

Dari 8 tahapan proses pengalihan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja (WK) Nunukan, PT Migas Kaltara Jaya ( MKJ ) telah memasuki tahap 4.

Editor: Amiruddin
HO
Direktur Utama PT MGKJ (Perseroda) Poniti. 

Dari data room ini, baru diketahui data potensi yang akan didapat. Termasuk pembagian kepada kabupaten atau kota yang terkena paparan reservoir oil.

Sehingga dalam proses lelang akses data dan uji tuntas ini, PT MKJ membuka peluang bagi kabupaten/kota untuk bersama-sama dalam panitia lelang yang diharapkan semua pihak mengetahui prosesnya dan hasilnya dapat diterima bersama.

Baca juga: Perda Migas Kaltara Jaya Belum Rampung, Praktisi Beber PI 10 Persen Terancam Gagal

Terkait 4 penawaran WK lainnya yaitu WK Tarakan Offshore, WK Simengaris, WK Bengara I, dan WK Tarakan yang telah diperpajang masa kontrak kerjasamanya per Januari 2022, maka PT MKJ sangat menyambut baik adanya percepatan Raperda yang akan merevisi Perda Kaltara Nomor 2 Tahun 2018 tentang PT Migas Kaltara Jaya.

Revisi Perda itu memungkinkan Provinsi Kaltara berpeluang mendapatkan PI 10% di WK-WK tersebut. Sehingga harapan pemerintah daerah dan DPRD agar BUMD dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat segera terealisasi.

Mengingat bahwa dari 4 penawaran yang telah masuk baru ada 2 WK yang eploitasi. Sedangkan WK Nunukan sendiri baru akan ekploitasi pada tahun 2025, sehingga secara koorporasi tentunya kita harus membidik WK yang telah melakukan ekploitasi untuk segera medatangkan PAD.

Hal itu dapat diwujudkan jika ada kebijakan yang memberikan wewenang kepada PT MKJ membentuk Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) untuk mengelola masing masing WK tersebut.

Karena saat ini PT MKJ juga masih terkendala pada kebijakan yang menyebabkan proses pegalihan PI 10 % khususnya di WK Nunukan terkendala dan telah mundur 1 tahun dari jadwal yang telah ditetapkan pada rencana bisnis 2020-2024.

Baca juga: Sudah Siap Diaktifkan, Pertamina Sebut Pengoperasian SPBE Juata Laut Masih Tunggu Izin Dirjen Migas

PI 10% adalah privilege atau hak istimewa kepada pemerintah daerah selain DBH (Dana Bagi Hasil) dari sektor migas. PI 10 % akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD.

Sehingga menjadi tanggungjawab semua pihak untuk dapat menangkap peluang tersebut dalam upaya mendukung dan melaksanakan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur bagi kesejahteraan masyarakat Kaltara dan membuka peluang lainnya yang dapat disinergikan dengan K3S sehingga terdapat multiplier effect terhadap roda perekonomian di Kaltara yang pada gilirannya berkontribusi dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kaltara secara utuh.

(*)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved