PPDB Dianggap Batasi Pilihan Peserta Didik, Wagub Kaltara Yansen TP: Harus Diatur Supaya Tertib

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Wakil Gubernur Kalimantan Utara ( Wagub Kaltara ), Yansen Tipa Padan menanggapi isu terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) 2021 di Kaltara.

Yansen TP mengatakan sesuai tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kaltara di bidang pendidikan, Peraturan Gubernur 4/2021 mengatur tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru khusus SMA, SMK dan SLB di Kaltara.

Baca juga: Ombudsman Provinsi Kaltara Pantau PPDB di Tarakan: Terima Laporan Satu Aduan dari Masyarakat

"Tujuan zonasi adalah agar peserta didik tidak menumpuk di satu sekolah. Kalau semua mau di SMA 1 Malinau, bagaimana dengan SMA yang lainnya," ujar Yansen Tipa Padan kepada TribunKaltara.com, Kamis (24/6/2021).

Yansen TP mengatakan jalur penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) dibagi menjadi beberapa jalur.

Khusus SMA di wilayah perkotaan dibagi menjadi 4 jalur pendaftaran.

Yakni, jalur zonasi, afirmasi atau keluarga miskin (Gakin), perpindahan orang tua dan prestasi. Metode pendaftaran dilakukan secara Daring.

Mekanisme PPDB 2021 berpedoman pada Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 4/2021 tentang penyelenggaraan PPDB SMA, SMK dan SLB.

"Selain zonasi ada jalur lain. Di wilayah perkotaan ini ada persaingan, karena peserta didiknya banyak.

Kenapa diatur soal mekanisme pendaftaran, supaya meminimalisir masalah yang lebih besar," kata Yansen Tipa Padan.

Sebelumnya persoalan jalur pendaftaran PPDB mengundang pertanyaan orang tua peserta didik.

Utamanya untuk jalur zonasi yang dinilai mempersempit dan membatasi pilihan peserta didik.

Ditanya mengenai hal ini, Yansen Tipa Padan menjelaskan jika tak diatur, PPDB malah mengundang masalah lain yang lebih besar.

Sebab, setiap sekolah memiliki daya tampung. Peserta didik yang diterima juga terbatas.

Mekanisme zonasi menurutnya bertujuan supaya sebaran peserta didik lebih merata.

Baca juga: Hari Pertama Pendaftaran PPDB SMPN 7 Didominasi Daftar Offline, Siswa Langsung Datang ke Sekolah

"Karena ada daya tampung sekolah dan ini terbatas. Kalau yang dibutuhkan seribu, terus yang daftar 2 ribu kan jadi masalah lagi.

Tolong sampaikan ke masyarakat, ini adalah mekanisme kita agar ada pemerataan. Harus diatur supaya tertib. Zonasi ini supaya siswa tidak menumpuk di satu sekolah," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri