Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Cara Revolusioner Presiden Joko Widodo Wujudkan Pemerataan

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar Pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju dan sejahtera.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/6).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75%.

Baca juga: Tak Temukan Kesepakatan, Persoalan Tapal Batas Daerah Wlayah IKN Diserahkan Kemendagri

Selanjutnya diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%.

Dari data itu, Juri menilai, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di Jawa, ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa.

Juri pun menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota yang smart, green, beautiful & sustainable.

“Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” kata Juri.

Ia menambahkan, kalau cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan punya rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama.

“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka.

Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2016 itu.

Baca juga: Menteri PPN Suharso Menginap di Ibu Kota Negara Baru, Sepaku, Masyarakat Minta IKN Segera Dibangun

Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi Covid-19 tentu yang harus jadi prioritas saat ini.

Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan – agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas.

“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” imbuh dia.

Tantangan kedua, terkait anggaran. Juri memastikan, Pemerintah tetap berhemat.