Berita Daerah Terkini

Bupati PPU AGM tak Mau lagi Mengurusi Penanganan Covid-19, Ajak Kepala Daerah lain Bersikap Sama

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud atau biasa disapa AGM blak-blakan menyatakan tidak mau lagi mencampuri urusan penanganan Covid-19.

Editor: Sumarsono
DIAN P/TRIBUNKALTIM.CO
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud 

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud atau biasa disapa AGM blak-blakan menyatakan tidak mau lagi mencampuri urusan penanganan wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di PPU.

Pernyataan ini tentu bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang meminta kepala daerah terus intensif melakukan upaya mengatasi virus Corona ini.

Kepada media di Penajam, Selasa (29/6/2021) AGM mengaku penanganan Covid-19 di daerah hanya dianggap akan menimbulkan permasalahan hukum yang ia hadapi.

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 PPU, AGM menyatakan terhitung bulan Juni 2021 ini dirinya akan manarik diri untuk tidak ikut mengurus permasalahan wabah Covid-19 di daerah dipimpinnya.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Objek Wisata di Penajam Paser Utara Ditutup Selama Tiga Hari, Catat Tanggalnya 

"Saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai pengadaan dan penanganan serta lain-lain, saya menarik diri," ujar AGM usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 di DPRD PPU, Selasa (29/6/2021).

Dirinya memberikan contoh terkait permasalahan yang ia hadapi seperti pengadaan empat unit chamber roda empat senilai Rp 2 miliar.

Selama ini dianggap hanya menimbulkan masalah bagi pimpinan daerah.

"Pengadaan chamber jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Saat itu, harga masker saja mulai Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Penajam Paser Utara Buka CPNS 2021, Siapkan 702 Formasi, Catat Jadwalnya

"Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut menyesuaikan harga  yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," imbuh AGM.

Karena persoalan chamber bilik roda empat tersebutlah, AGM mengaku sedikit jengkel.

Pasalnya, karena pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 mengakibatkan pejabat terkait diperiksa.

"Keppres tahun 2019-2020 tentang Keadaan Luar Biasa (KLB). Kalau KLB itu seperti perang apapun dilakukan. Jadi, saya selaku Bupati diperiksa dan dipermasalahkan.

Bahkan Kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti. Mau itu statusnya hitam atau ungu sekalian pengurusan Corona status hitam ungu tidak mau selaku Bupati diperiksa dan dipermasalahkan.

Pengadaan tidak mau urusi, langsung saja pusat mengurusi. Anggaran darurat apapun dilakukan. Tapi, kalau kondisi kuning dan hijau jadi masalah.

2 anak remaja penajam, diberikan sanksi sosial menyapu lingkungan di Pelabuhan Speed Boat karena tidak menggubakan masker. TRIBUNKALTIM.CO/Dian Mulia Sari
2 anak remaja penajam, diberikan sanksi sosial menyapu lingkungan di Pelabuhan Speed Boat karena tidak menggubakan masker. TRIBUNKALTIM.CO/Dian Mulia Sari (TRIBUNKALTIM.CO/Dian Mulia Sari)
Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved