Tutup Pandangan Fraksi dengan Pantun, Wakil Ketua DPRD Nunukan: Cara Sampaikan Pesan Secara Tersirat

Tak hanya itu, Burhanuddin juga menuturkan, pemerintah daerah sulit sekali memproyeksikan gol program, lantaran penyiapan dana dikendalikan dengan sistem SPD.

"Sistem SPD itu, tiba uang tiba juga akal. Padahal rata-rata realisasi pendapatan per triwulan selama 2020 sebesar Rp338 miliar. Itu angka yang sangat memungkinkan program yang ada.

OPD jadi ketakutan jalankan program unggulannya, karena bertanya-tanya, apakah ada dananya atau tidak. Jadi dibutuhkan kepastian dari Pemda, ada nggak jaminan bahwa akan terbayarkan," ungkapnya.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah kembali menggunakan anggaran kas, agar OPD bisa bekerja berdasarkan program yang sudah direncanakan.

Tidak lagi dipenuhi dengan rasa was-was, akibat takut jika SPD tidak terbit.

"Program yang direncanakan terkadang menyalahi dari jadwal yang sudah disusun. Ya karena SPD yang belum terbit. Semoga bukan hanya masalah good will kata jubir tadi dalam rapat.

Atau justru lebih buruk lagi berpikir SPD terbit karena like or this like. Artinya kalau lagi senang ayok mana programmu. Kalau lagi tidak senang, kita ajukan tidak ada anggaran. Ini yang perlu direvisi," imbuhnya.

Baca juga: Masuk di Pelabuhan Nunukan, Penumpang Wajib Bawa Surat Negatif Rapid Test, Berikut Jadwal Speedboat

(*)

Penulis: Febrianus felis