Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Banggar DPRD Nunukan Beri 3 Catatan ke Pemda

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (12/07/2021).

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan, Hamsing menuturkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian kualitas pengelolaan keuangan.

Baca juga: Tutup Pandangan Fraksi dengan Pantun, Wakil Ketua DPRD Nunukan: Cara Sampaikan Pesan Secara Tersirat

Menurut Ketua Komisi III Fraksi Hanura, hal itu tampak dari hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan TA 2020 yang telah memperoleh opini WTP.

Kendati begitu, Hamsing memberikan 3 catatan kepada pemerintah daerah, pertama mengenai ketergantungan daerah pada dana transfer pemerintah pusat.

Informasi yang dihimpun, 90 persen APBD Nunukan berasal dari dana transfer pusat.

"Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Sudah saatnya Pemda menggali potensi yang dapat memberikan surplus bagi PAD. Seperti bidang perkebunan kelapa sawit, pengelolaan rumput laut, pariwisata, dan masih banyak lagi," kata Hamsing kepada TribunKaltara.com, sore.

Kedua, mengenai pemerataan pembangunan yakni melalui alokasi anggaran yang cukup besar pada wilayah kecamatan.

"Utamanya wilayah kecamatan yang berada di perbatasan negara dan wilayah pedalaman. Lantaran selama ini dirasa kurang mendapat porsi alokasi anggaran yang memadai," ungkapnya.

Ketiga, Hamsing mengomentari capaian program kegiatan pada OPD belum maksimal.

"Bisa kita lihat dari rendahnya capaian indikator target visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Realitas masih menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, terendah di Kaltara. Angka kemiskinan masih tinggi. Demikian juga angka pengangguran dan pelayanan kesehatan yang belum maksimal," ucapnya.

Selain itu, Hamsing juga menyampaikan, realisasi pendapatan dari APBD TA 2020 secara keseluruhan mencapai 96,46 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 91,68 persen.

Sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Bupati Nunukan, DPRD menyetujui realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp1.354.211.709.415,70 dari rencana Rp1.403.891.671.210,56

Untuk realisasi belanja dan transfer daerah tahun 2020 sebesar Rp1.333.933.139.344,41 dari rencana Rp1.431.719.668.591,53.

Berikutnya, penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan Rp30.827.997.380,97, terealisasi Rp60.686.827.048,97.

Baca juga: Ekonomi Daerah Menurun Drastis, Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Berikan 6 Catatan untuk Pemkab