Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Dr. Isradi Zainal

Rektor Uniba/Direktur Indeks Survey Indonesia (INSURIN)

TRIBUNKALTARA.COM - VIRUS Corona (Covid-19) yang kali pertama ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dalam waktu singkat menjadi pandemi dan telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi Covid-19 membuat ekonomi nasional menjadi porak poranda dan memerlukan strategi bagi pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mengatasi Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi Undang Undang No. 2 tahun 2020 sebagai landasan dan strategi bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus memberi dukungan negara bagi penanggulangan Covid-19.

Baca juga: PPKM dan Kebijakan Vaksinasi, PCR dan Rapid Test Antigen bagi Pelaku Penerbangan Domestik

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2020 strategi pemertintah dalam memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menggelontorkan dana pada tahap awal Rp 87 triliun.

Dana tersebut diperuntukkan sebagai memenuhi kebutuhan pokok sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tunjangan bagi tenaga kesehatan dan penelitian, bantuan sosial lebih dari Rp 200 triliun, serta  dukungan kepada UMKM. (www.itb.id).

Strategi ini mesti didukung oleh banyak pihak dan membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, perusahaan dan lain lain yang biasa diistilahkan dengan multihelix.

Ferij Wariyyo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia, menyatakan ada 3 strategi yang bisa dilakukan dalam mendukung pemulihan ekonomi diantaranya:

Baca juga: Cek Kriteria Penerima Subsidi Gaji Rp 1 Juta, Cair Agustus, Hanya Pekerja di Wilayah PPKM Level 4?

-Pentingnya digitalisasi khususnya bagi sektor UMKM untuk melahirkan new UMKM yang berbasis digital.

-Pentingnya membangun ekonomi dari daerah termasuk melakukan inovasi-inovasi diberbagai sektor ekonomi.

-Dan, membangun ekonomi kreatif di masa new normal. (Media Indonesia)

Menurut Kementerian Keuangan, strategi yang dapat dilakukan dalam pemulihan ekonomi Indonesia di saat pandemi adalah memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah (sektor dan pemda).

Selain itu, memberikan insentif dunia usaha, dukungan untuk kesehatan, dan pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu (perlindungan sosial).

Baca juga: Sinergi Pentahelix dalam Menangani Pandemi Covid-19

Tak kalah pentingnya, dukungan bagi perusahaan terdampak/pembiayaan korporasi, dan subsidi bunga bagi UMKM.

Pengamat Ekonomi dan Direktur Riset CORE Riset Indonesia Piter Abdullah menyatakan bahwa salah satu penggerak perekonomian di masa pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Hal ini karena salah satu tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemulihan ekonomi nasional adalah dengan cara sinergi pemerintah, swasta, akademisi, media massa, asosiasi, tokoh masyarakat (multihelix) dalam mengatasi Covid-19.

Inovasi di berbagai sektor ekonomi dan usaha, termasuk membangun ekonomi kreatif di masa pandemi, subsidi bagi UMKM dan mengupayakan UMKM berbasis digital.

Baca juga: Pembangunan IKN di Kalimantan Timur Cara Revolusioner Presiden Joko Widodo Wujudkan Pemerataan

Juga dengan memperkuat ekonomi domestik melalui belanja pemerintah, insentif dunia usaha,

Pemberian bantuan ke masyarakat, bantuan terhadap perusahaan berdampak, dukungan bagi kesehatan dan pentingnya membangun ekonomi dari daerah.

Khusus terkait strategi membangun ekonomi dari daerah, penulis berpendapat bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di PPU dan Kutau Kartanegara ('Sepakunegara' atau 'Pakunegara') merupakan strategi jitu dan langkah inovatif dalam memulihkan dan memajukan perkenomian nasional.

Hal ini karena pemindahan pusat pemerintahan ke IKN 'Pakunegara' dalam jangka panjang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1% - 0,2% (Bappenas).

Selain itu dalam jangka pendek pemindahan IKN (pusat pemerintahan) dapat meningkatkan perdagangan antar wilayah, dan peningkatan investasi khususnya di sektor ril.

Kajian Bappenas 2019 memprediksi lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan arus oerdagangan jika IKN pindah. Untuk itu groundbreaking pembangunan IKN agar segera dipercepat.

(*)