Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Pemkab Nunukan Ajukan Ranperda Pengurangan Jumlah OPD, Fraksi Demokrat: Harus Benar Tinjauannya

Pemkab Nunukan ajukan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Pengurangan Jumlah OPD, Fraksi Demokrat: Harus benar tinjauannya.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALARA.COM/FELIS
Wakil Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Fraksi Demokrat, Robinson Totong. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemkab Nunukan ajukan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Pengurangan Jumlah OPD, Fraksi Demokrat: Harus benar tinjauannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan belum lama ini mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Dalam Ranperda itu, Pemkab Nunukan menginginkan agar segera dilakukan pengurangan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Wabup Nunukan Harap PDAM Tirta Taka Raup Untung Besar Pasca Berubah Status, DPRD Beri Catatan ini

Diketahui saat ini Pemkab Nunukan memiliki sebanyak 32 OPD.

Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah mengatakan, penyederhanaan OPD perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang lebih bagus kepada masyarakat.

"Memang sebelumnya ada arahan Presiden Jokowi dan payung hukum yang mendasari kami untuk melakukan penyederhanaan atau melakukan reorganisasi OPD. Supaya jumlah OPD kita berkurang," kata Hanafiah kepada TribunKaltara.com, Senin (23/08/2021), sore.

Lanjut dia,"Kita punya 32 OPD, ya mungkin dibawah 30 lah nanti. Tidak kalah pentingnya, dengan penyederhanaan OPD, pemerintah daerah bisa lebih efisien kos atau biaya operasionalnya," tambah Hanafiah.

Dia berharap, setelah ada penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPRD, ke depan pembahasan Ranperda itu bisa lebih cepat.

Baca juga: PPKM di Nunukan Berakhir Hari Ini, Ratusan Pasien Sembuh, Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 Baru 13 Persen

"Lebih cepat lebih bagus. Karena pembahasan ini menyongsong tahun anggaran 2022. Penyederhanaan birokrasi kan berkaitan dengan RPJM Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong menuturkan, penggabungan ataupun pergeseran OPD, hendaknya benar-benar ditinjau dari segi fungsi, tugas, efisiensi dan efektivitas, termasuk kinerjanya secara rasional.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved