Berita Nasional Terkini
Bursa Panglima TNI, Ini Respons KSAL Yudo Margono Saat Disebut jadi Pesaing Kuat KSAD Andika Perkasa
KSAL Laksamana Yudo Margono akhirnya buka suara soal namanya yang disebut masuk bursa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut, Yudo menyerahkan pemilihan Panglima TNI selanjutnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogratif Presiden.
"Tidak ada respons, belum ada itu. Serahkan saja kepada Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," pungkasnya.
Peluang KSAL Yudo Margono Menjadi Panglima TNI
Baru-baru ini, beredar rumor Istana telah menetapkan pilihannya terkait Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono.
Pasalnya, baru-baru ini Wakil Presiden Maruf Amin keliru memanggil Yudo sebagai Panglima TNI.
"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah."
Baca juga: Wapres Maruf Amin Keceplosan Sebut Yudo Margono Panglima TNI, Sinyal Kuat Gantikan Hadi Tjahjanto?
"Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Maruf dalam sebuah video yang beredar, dilansir Tribunnews.
Kendati demikian, Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menegaskan Maruf Amin hanya salah ucap.
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai peluang Yudo menjadi Panglima TNI semakin menguat seiring berjalannya waktu.
"Peluang Yudo Margono juga terus menguat seiring berjalannya waktu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (14/9/2021).
"Relatif tak ada masalah baginya ( Yudo Margono ) dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Hadi Tjahjanto," lanjutnya.
Namun, selain Yudo, kata Khairul, Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD ) Jenderal Andika Perkasa juga berpeluang sama dalam menggantikan Hadi.
Meski begitu, Khairul mengatakan pemilihan Panglima TNI selanjutnya bisa mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi profesionalisme dan politik.
Dari sisi profesionalisme, khairul mengatakan setidaknya Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) harus mempertimbangkan dua hal untuk menentukan pengganti Hadi, yakni soal masa aktif dan kebutuhan organisasi.