Berita Nasional Terkini
Bursa Panglima TNI, Ini Respons KSAL Yudo Margono Saat Disebut jadi Pesaing Kuat KSAD Andika Perkasa
KSAL Laksamana Yudo Margono akhirnya buka suara soal namanya yang disebut masuk bursa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
lihat foto
"Saya yakin Presiden Jokowi akan taat kepada konstitusi dalam hal ini UU TNI."
"Selain itu Jokowi tidak ingin dianggap gagal membangun soliditas di TNI karena menganakemaskan matra AD dan menganaktirikan matra lain," tegasnya.
Jika Yudo dipilih menjadi Panglima TNI, Fernando memprediksi Andika nantinya akan dipercaya memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Sedangkan Kepala BIN saat ini, Budi Gunawan, diperkirakan Fernando akan menggantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD.
Soal Surpres Panglima TNI
Hingga Kamis (23/9/2021), Jokowi belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) berisikan nama Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto.
Namun, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memprediksi Jokowi akan mengirimkan Surpres Panglima TNI setelah PON XX Papua selesai digelar.
Pasalnya, saat ini Hadi Tjahjanto tengah mengemban tugas menjaga keamanan PON XX Papua, terutama saat ada tamu negara.
"Surpres setahu saya belum. Tapi, menurut prediksi kami karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua terutama ketika ada tamu negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021), dilansir Tribunnews.
"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR."
"Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat."
"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," bebernya.
Baca juga: Profil Letjen TNI Eko Margiyono yang Namanya Masuk dalam Bursa Calon Panglima TNI
Disisi lain, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yakin Surat Presiden (Surpres) calon Panglima TNI selanjutnya akan segera diserahkan dalam waktu dekat, sebelum memasuki masa reses.
“Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Surpres diterima,” ujar Puan dalam keterangannya, Senin (20/9/2021), dilansir Tribunnews.
Namun, Puan meminta publik tetap bersabar menunggu keputusan Presiden.
Lantaran, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogratif orang nomor satu tanah air.
“Siapapun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat."
"Sehingga, TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” urainya.
Ia pun berharap, Panglima TNI selanjutnya bisa melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi sejumlah permasalahan.
Seperti penanganan Covid-19 hingga pengendalian keamanan di Papua.
“Kita berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut,” pungkasnya.
Baca juga: Loyal dan Mengerti Jokowi, Politikus Gerindra Arief Poyuono Jagokan Andika Perkasa jadi Panglima TNI
(*)
