DPRD Minta Pemkab Nunukan Bayar Utang Daerah, Wabup Hanafiah Beri Jawaban Menohok

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan minta pemerintah daerah (Pemda) lunasi utang daerah, Wakil Bupati Nunukan Hanafiah beri jawaban menohok.

Sebelumnya, DPRD Nunukan melalui fraksinya memberikan catatan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat Paripurna, Selasa (28/09/2021), siang.

Baca juga: DPRD Nunukan Berikan Catatan Kepada Pemkab, APBD Perubahan 2021 Target PAD Lebih Ditingkatkan 

Dari lima fraksi sebagian besar memberikan catatan kepada Pemda untuk segera melunasi hutangnya.

Adapun lima fraksi di DPRD Nunukan yang menyampaikan pandangan umumnya yakni Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP), dan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional.

"Perlu kita pahami, hutang tidak datang begitu saja. Ada Kepres yang menentukan bahwa Nunukan akan memperoleh Dana Transfer Umum (DTU) dari pusat.

Tapi pada tahun berjalan, target kita misalnya Rp10 Miliar, tidak serta merta dapat segitu bisa saja turun jadi Rp8 miliar," kata Hanafiah kepada TribunKaltara.com, sore.

Lanjut Hanafiah, ketika situasinya demikian, praktis kemampuan keuangan daerah untuk bayar kontraktor misalnya, jadi berkurang juga.

"Makanya ketika APBD disahkan Rp1,3 Triliun, tidak semua turun segitu," tambahnya.

Dalam forum tersebut, Hanafiah turut membeberkan besaran hutang daerah yang hingga kini belum bisa terbayarkan.

"Ada Rp40 miliar sekian utang daerah. Jadi kekurangan yang saya jelaskan tadi, mau tidak mau jadi utang.

Itu bukan disengaja, banyak dana transfer yang tidak sesuai keinginan kita," ucapnya.

Menurutnya, apa yang dipertanyakan DPRD Nunukan melalui pandangan fraksi, akan dijawab oleh Pemda sesuai fakta di dalam APBD perubahan 2021.

"Untuk yang lebih detailnya nanti akan ketemu lagi dengan Banggar legislatif. Akan lebih mendalam lagi dibahas. Karena di sini, kita mencari solusi yang terbaik bagi Nunukan," ujarnya.

Hanafiah menyampaikan, fokus Pemda pada APBD perubahan 2021 masih seputar penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi daerah.

"Kita masih fokus tangani pandemi Covid-19. Termasuk bagaimana UMKM bisa beraktivitas seperti semula. Sehingga produktifitas mereka tidak terlalu lama stop," tuturnya.

Baca juga: Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020, Banggar DPRD Nunukan Beri 3 Catatan ke Pemda