Breaking News:

Berita Kaltara Terkini

Janji Gubernur Kaltara di Hadapan Wakil Ketua KPK, Sebut tidak Akan Tunjuk Keluarganya jadi Pejabat

Janji Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di hadapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sebut tidak akan tunjuk keluarganya jadi pejabat.

TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Gubernur Kaltara Zainal Paliwang saat menyampaikan konferensi pers Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se-Kaltara dan Pemprov Kaltara di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Senin (25/10/2021) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Janji Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di hadapan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sebut tidak akan tunjuk keluarganya jadi pejabat.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan, bahwa dirinya tidak akan menunjuk anggota keluarganya sebagai pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurut Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Ia hanya akan memilih pejabat berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.

Baca juga: HUT Ke–9 Provinsi Kaltara, Senator Fernando Sinaga: Momentum Realisasikan Proyek Strategis Nasional

Sehingga pemilihan pejabat nantinya tidak akan didasarkan pada hubungan kekerabatan.

Hal itu Ia sampaikan di hadapan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemda se-Kaltara dan Pemprov Kaltara di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Senin (25/10/2021).

"Saya sudah sampaikan sejak awal, saya selaku Gubernuru di sini, tidak akan pernah mengajak keluarga saya untuk menduduki jabatan di sini," kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

"Saya memilih jabatan berdasarkan kompetensi dan profresionalisme," tambahnya.

Tak hanya itu, Ia mengatakan, bila pemilihan jabatan di lingkup Pemprov Kaltara juga berdasarkan keahlian dan kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan jabatan yang diemban.

Baca juga: Peringati HUT ke-9 Kaltara, Gubernur Zainal A Paliwang Sebut Sebagai Momen Mengembalikan Sejarah

"Jadi tidak mungkin ahli pertambangan kita taruh di Rumah Sakit Umum, jadi sesuai dengan keahlian dan kompetensi orang tersebut," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan apresiasi atas pilihan yang diambil Gubernur Kaltara.

Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur Kaltara ialah penerapan sistem meritokrasi atau merit system dimana jabatan seseorang diemban berdasarkan seleksi akan kompetensi yang dimiliki.

Ia menilai, penerapan merit system nantinya juga mampu menghilangkan praktek dinasti politik di daerah.

Baca juga: Berangkat dari Keterbatasan, Inovator Desa Sempayang Sukses Raup Omzet Puluhan Juta Rupiah Sebulan

"Kami mendukung semangatnya Pak Gubernur untuk menghilangkan politik dinasti," kata Nurul Ghufron.

"Beliau ingin menerapkan prinsip merit system, jadi merit system ada tiga hal, integritas, kompetensi dan ketersediaan, kalau itu diterapkan itu nanti akan tepat pada kompetensi dan integritasnya," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
(TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved