DPD PDIP Kalimantan Utara Minta Norhayati Andris Segera Turun dari Jabatan Ketua DPRD Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Utara, langsung merespons adanya surat pencopotan terhadap Norhayati Andris dari jabatan Ketua DPRD Kaltara.

Sebelumnya beredar surat DPP PDIP bernomor 3547/IN/DPP/XI/2021, terkait pencopotan Norhayati Andris dari jabatan Ketua DPRD Kaltara yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Surat tersebut saat ini sudah dikantongi DPD PDIP Kaltara, Kamis (2/12/2021).

Ketua DPD PDIP Kaltara, Jhonny Laing Impang menyebutkan isi surat tersebut terkait dengan dibebastugaskannya Norhayati Andris dari jabatan sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara Masa Bakti 2019-2024 serta jabatan Ketua DPRD Kaltara periode 2019-2024.

"Kita sudah mendapat keputusan dari dewan pimpinan pusat, yaitu tanggal 29 November 2021, nomor 3547/IN/DPP/XI/2021 tentang pencabutan surat, dan serta pengesahan penetapan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara," ungkap Jhonny Laing Impang Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Ketum PDIP Megawati Copot Norhayati Andris dari Ketua DPRD Kaltara, DPD sudah Terima Surat

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan prerogatif partai untuk menetapkan kadernya yang duduk di kursi Ketua DPRD Kaltara.

Selain Norhayati Andris dibebastugaskan, DPP PDIP juga menetapkan Albertus Stefanus Marianus sebagai Ketua DPRD Kaltara yang baru.

"Maka dengan surat ini, ibu Norhayati Andris dicabut surat keputusannya, digantikan pengesahannya dan penetapan Albertus Stefanus Marianus ST, sebagai ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kewenangan dari partai PDI-Perjuangan," ungkapnya.

Surat keputusan DPP PDIP itu sebagai pedoman acuan perbaikan struktur partai ke depannya.

Termasuk perubahan jabatan di internal DPD PDIP Kaltara, yang mana Norhayati Andris juga diberhentikan dari jabatan Sekretaris.